Rabu 23 Oktober 2019, 19:30 WIB

Menkumham Targetkan Omnibus Law Rampung Tahun ini

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Menkumham Targetkan Omnibus Law Rampung Tahun ini

ANTARA/Puspa Perwitasari
Mantan Menkumham Yasonna Laoly tiba Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

 

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan akan memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo untuk merampungkan undang-undang omnibus law demi mendukung investasi.

Politikus PDIP yang baru dilantik itu mengatakan presiden memintanya untuk menyelesaikan omnibus law tahun ini.

"Kami tahun ini targetnya kalau bisa selesai. Presiden memberikan targetnya tahun ini," kata Yasonna seusai serah terima jabatan dari Pelaksana Tugas Menkumham Tjahjo Kumolo di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (23/10).

Baca juga: Yasonna Laoly Kembali Dipanggil Presiden Joko Widodo

Yasonna menyebutkan ada 74 peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi dan penyerapan tenaga kerja. Meski tidak merincinya, Yasonna mengatakan berbagai aturan yang dianggap menghambat itu akan diatasi dengan satu undang-undang omnibus law.

Dia menyebut penyelesaian omnibus law penting untuk mendorong percepatan sektor investasi dan tenaga kerja.

"Satu UU akan merevisi berbagai UU. Ada 74 aturan yang mengahalangi investasi dan akan kita terabas semua. UU ini (omnibus law) akan mengatur mengenai perizinan dan regulasi tentang percepatan investasi. Jadi semua UU yang bertentangan atau yang menghalangi investasi akan dibatalkan," jelasnya.

Menurutnya, sistem omnibus law bisa diterapkan di Indonesia meski selama ini menganut civil law. Ia menuturkan pembahasannya telah dibawa dalam forum rapat terbatas pada kabinet periode lalu.

Dia pun meminta jajarannya di Kemenkumham untuk segera bekerja cepat menyelesaikannya.

"Jadi ini tinggal finalisasi. Ini menyangkut UU yang ada dalam jumlah yang cukup besar dan harus detail satu per satu maka membutuhkan waktu (revisinya). Tapi targetnya tahun ini selesai," ujarnya. (Dhk/A-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More