Rabu 23 Oktober 2019, 16:39 WIB

PKS Nyatakan Tetap Berkawan dengan Prabowo

 Putra Ananda | Politik dan Hukum
PKS Nyatakan Tetap Berkawan dengan Prabowo

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Politikus PKS Hidayat Nur Wahid (kanan)

 

MASUKNYA Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dalam Kabinet Indonesia Maju ditanggapi santai oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menuturkan PKS dan Gerindra merupakan 2 partai yang memiliki independensinya masing-masing.

"Gerindra bukan lah bawahan PKS dan PKS bukan bawahan Gerindra. Masing-masing adalah independen dan saling menghormati. Kami hormati keputusan Pak Prabowo yang akhirnya bergabung dan akhirnya PKS tetap berada di luar kabinet. Kita sama-sama bangun Indonesia," tutur HNW saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

HNW menuturkan, PKS secara khusus telah mengucapkan selamat atas dilantiknya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal tersebut, diungkapkan oleh HNW Prabowo menyatakan bahwa Gerindra dan PKS tetap berhubungan baik sebagai kawan lama.

"Secara khusus tadi kepada Pak Prabowo saya sampaikan selamat dan saya doakan beliau sukses menjalankan amanat ini. Beliau juga sampaikan ke saya ucapan terimakasih dan jangan pernah lupakan kawan lama. Kita adalah kawan lama dan pasti akan terus bersama-sama," paparnya.

Baca juga: PKS Sebut tidak Sendirian Jadi Oposisi

Menurut HNW, PKS tidak sendirian berada sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya kader Demokrat dan PAN yang juga dipanggil oleh Jokowi untuk masuk ke dalam kabinet. Menurut HNW PKS tetap bisa berkontribus meskipun tidak berada di dalam pemerintahan.

"Yang paling penting adalah jangan ada dikotomi seolah di dalam kabinet membangun di luar kabinet tidak membangun. Di mana pun kita berada kita bangun bangsa melalui fungsi dan kewenangan yang kita miliki," tuturnya.

HNW menjelaskan PKS akan betul-betul melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah melalui parlemen. Hal itu tersebut sesuai dengan kewajiban yang dimiliki oleh anggota dewan yang harus melakukan kontrol terhadap ekseutif. Tidak menutup kemungkinan kritik tersebut berasal dari partai koalisi pemerintah.

"Ini lah yang harus dikawal rekan-rekan anggota DPR. Jangan hanya karena temannya jadi menteri kemudian jadi tidak kritis. Kritis yang konstruktif kalau baik ya oke apresiasi tapi kalau ada alternatif lebih bagus berikan alternatif kritik yang solutif," ujarnya. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More