Rabu 23 Oktober 2019, 08:40 WIB

Ratusan Aparat Diterjunkan Amankan Pilkades Tasikmalaya

Kristiadi | Nusantara
Ratusan Aparat Diterjunkan Amankan Pilkades Tasikmalaya

MI/Ferdinandus Rabu
Persiapan Pilkades, keamanan di Kota Tasikmalaya dimaksimalkan.

 

RATUSAN anggota Polres Tasikmalaya dibantu TNI diterjunkan untuk mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Desa serentak (Pilkades) yang akan dilaksanakan pada Kamis (24/10). Pilkades akan digelar di 73 desa. Persiapan pengamanan dilakukannya dengan menggelar upacara apel pasukan, pergeseran pengamanan Pilkades serentak tahun 2019 di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota pada Selasa (22/10) petang. Pasukan yang terlibat dalam pengamanan mulai Polisi, TNI, Hansip (Linmas), Satpol PP, Dinas Kesehatan hingga anggota Brimob.

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Anom Karibianto mengatakan, upacara apel pasukan yang dilakukannya untuk kesiapan menjelang pemilihan kepada desa serentak 2019, hingga upaya pengecekan akhir kekuatan anggota yang terlibat dalam pengamanan nanti yakni Polisi, TNI, Linmas (Hansip) dan stakeholder dalam mengawal jalanya pemungutan suara di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota.

"Dalam pelaksanaannya, kami tetap bersinergi antara TNI dan Polri dibantu para petugas dari Linmas. Bahkan nantinya ada anggota lainnya yang diterjunkan yakni Brimob Polda Jawa Barat," katanya, Rabu (23/10)

Menurutnya, pelaksanaan Pilkades serentak di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota ada 73 desa, dengan jumlah pemilih 278.121 jiwa. Namun, penerapan pola pengamanan di TPS sesuai dengan tingkat kerawanan dan anggota akan ditugaskan dalam pengamanan dengan jumlah 344 anggota, Satgas 124 orang, unsur pimpinan 32 orang dan Brimob 1 SSK.

"Antisipasi potensi kerawanan menjelang hari H dan pelaksanaan itu di antaranya pada saat pemungutan suara, mulai sabotase, teror, pengrusakan kotak suara, pengrusakan kartu suara, pembakaran TPS hingga sarana dan prasarana. Karena saat penghitungan suara juga menjadi sebuah kerawanan dan petugas harus mewaspadai," ujarnya.

Selain itu kerawanan tersebut sangat mungkin akan muncul menjadi gangguan nyata mulai adanya intimidasi kepada panitia, petugas TPS yang hendak menuju ke TPS, dan kemungkinan adanya politik uang. Petugas harus peka dan tanggap terhadap gejala-gejala yang muncul serta segera mengambil langkah yang cepat, tepat dan profesional dalam penanganannya.

baca juga: Pipa BBM Meledak, Pekerja Asing Tewas

"Petugas harus netral, jangan memihak pada salah satu calon. Berikan pelayanan terbaik, dan perlakuan yang sama terutama kepada seluruh calon kades. Bila terjadi gangguan keamanan, saya perintahkan petugas untuk melakukan tindakan tegas terukur dan hindari arogansi pelanggaran HAM tapi lakukanlah tindakan secara profesional dan proposional," ungkapnya.(OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More