Rabu 23 Oktober 2019, 11:00 WIB

Dirjen Perkeretaapian Bayar Pembebasan Lahan Kereta Api Segmen 3

Lina Herlina | Nusantara
Dirjen Perkeretaapian Bayar Pembebasan Lahan Kereta Api Segmen 3

ANTARA/Abriawan Abhe
Pekerja beraktivitas di lokasi pengerjaan proyek rel kereta api trans Sulawesi di Desa Pekkae, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan

 

DIREKTORAT Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, mulai melakukan pembayaran pembebasan lahan untuk lahan pembangunan jalur kereta api Tran Sulawesi Makassar-Parepare.

Sekretaris Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub, Zulmaefendi, Selasa (22/10) malam, melakukan pembayaran pembebasan lahan untuk kepentingan proyek pembangunan jalur KA Makassar - Parepare untuk tiga bidang tanah di segmen Pangkep-Maros.

Tiga bidang tanah yang dibebaskan di Kabupaten Maros, seluas luas 1.315 meter persegi senilai Rp844.242.000.

"Proses pembebasan lahan, penyelesaiannya dengan cara konsinyasi, yaitu pembayaran ganti rugi dititip di pengadilan," ungkap Zulmaefendi.

Ia menenambahkan, jumlah bidang yang akan dibebaskan untuk kepentingan pembangunan kereta api sebanyak 839 bidang di Kabupaten Maros dan 2.034 bidang di Kabupaten Pangkep.

Baca juga: Investasi Tumbuh, Bisnis Hotel di Pantura Jawa Potensial

Sementara itu, 32 bidang di Maros dan 1.375 bidang pengajuan proses konsinyasi di Pengadilan Negeri masing-masing kabupten. Tiga dari 16 paket konstruksi di segmen tersebut telah dimulai pelaksanaannya di Pangkep dan Maros.

Sisa 26 bidang pembebasan lahan jalur siding track ke Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru, sudah dapat dilaksanakan untuk penyelesaian pembangunan.

Adapun hasil perhitungan apraisal untuk lahan di Kabupaten Pangkep, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp251.379.989.800. Untuk Maros sebesar Rp115.389.374.000.

"Ini sedang pengajuan, kami harap November proses tuntas," seru Zulmaefendi.

Sementara Humas Pejabat Pembuat Komitmen Perkeretaapian Sulsel, Arinova, Rabu (23/10) menambahkan, untuk Kereta Api Printis, sudah bisa digunakan Agustus 2020, dengan panjang rel 50 kilometer. Tapi masih fokus untuk angkutan logistik dan orang di Kabupaten Barru. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More