Rabu 23 Oktober 2019, 08:30 WIB

Indonesia Butuh SDM Inovatif

Atikah Ishmah Winahyu | Politik dan Hukum
Indonesia Butuh SDM Inovatif

MI/Liliek Dharmawan
Ketua Dewan Riset Nasional (DRN) Bambang Setiadi

 

KETUA Dewan Riset Nasional (DRN) Bambang Setiadi menilai pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi sudah tepat. Pemerintah diperkirakan bakal menyiapkan dana khusus untuk kegiatan terkait dengan inovasi.

"Pernyataan pemikiran Presiden untuk iptek sudah tepat sekali terutama mengenai pembangunan SDM, menguasai pengetahuan dan teknologi, serta pendanaan melalui endowment fund," katanya di Jakarta, kemarin.

Bambang menjelaskan, pembangunan negara saat ini memang sudah harus melalui inovasi serta menggunakan modal SDM berkualitas dan inovatif. Dia menilai, pemikiran Jokowi untuk membangun negara melalui manusia inovatif, senada dengan pandangan pemenang Nobel 2018 Paul M Romer dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

"Kalau sekarang negara membangun berbasis pariwisata, pertanian, dan sumber daya alam pasti lemah karena yang diukur di dunia sekarang ini adalah indeks inovasi global. Posisi Indonesia dalam indeks inovasi global saat ini lemah, bahkan di ASEAN pun kita bukan yang kuat," tuturnya.

Namun, Bambang masih mempertanyakan seperti apa strategi yang disusun pemerintah untuk mewujudkan program tersebut. "Pertanyaannya yang muncul adalah strategi besarnya seperti apa?" ujarnya.

Hal senada dikatakan Kepala Balai Bioteknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Agung Eru Wibowo. Dirinya setuju dengan pidato Presiden Jokowi yang mengindikasikan bahwa pemerintah akan mendorong invensi menjadi inovasi yang dikomersialisasikan.

"Artinya, hasil penemuan (invensi) semaksimal mungkin bisa di-deliver ke pengguna, menjadi inovasi dalam kata inovasi terkandung makna sudah diaplikasikan atau dikomersialisasikan," katanya.

Dia menilai bahwa saat ini sudah saatnya Indonesia masuk pada tataran innovation driven seteleh fase efficiency driven untuk meningkatkan daya saing. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah pun harus melakukan beberapa hal seperti penguatan komitmen dan kolaborasi antara pihak-pihak terkait.

 

Eksekusi cepat

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto menyebut tim ekonomi di kabinet baru Jokowi-Ma'ruf Amin nanti harus cepat mengeksekusi kebijakan-kebijakannya. Hal ini mengingat sektor ekonomi menjadi salah satu perhatian khusus pemerintahan mendatang di tengah pelemahan ekonomi global. "Indonesia butuh langkah cepat untuk mengejar ketertinggalan," ungkapnya.

Ryan berharap sosok-sosok tersebut bisa cepat menyesuaikan diri dengan birokrasi yang ada. "Harapannya agar mereka cepat belajar menyesuaikan diri, juga cepat mengambil keputusan dan lebih penting lagi, cepat mengeksekusinya," katanya.

Pada kesempatan lain, Direktur Konsultasi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) Willem Makaliwe menilai pemerintahan Jokowi jilid II akan melanjutkan holding BUMN.

"Optimistis dilanjutkan dan mungkin lebih dipercepat pembentukannya. Intinya Kementerian BUMN sudah mendapat restu langsung dari Presiden sehingga bisa ada power-nya untuk segera membentuk," katanya. (Ifa/Fan/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More