Rabu 23 Oktober 2019, 00:20 WIB

Kualitas Udara Terdampak Titik Panas

Indriyani Astuti | Humaniora
Kualitas Udara Terdampak Titik Panas

ANTARA
Kualitas Udara Terdampak Titik Panas

 

TITIK panas yang teridentifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (22/10) di sejumlah wilayah memengaruhi kualitas udara di wilayah terdampak. "Data kualitas yang diukur dengan parameter PM 2,5 mengindikasikan kualitas pada tingkat baik hingga tidak sehat," jelas Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo di Jakarta, kemarin.

Rincian kualitas udara yang diukur dengan PM 2,5 di enam provinsi, yaitu Sumsel tidak sehat (136), Jambi tidak sehat (102), Kalteng tidak sehat (101), Kalsel tidak sehat (60), dan Riau sedang (27). Hanya Kalimantan Barat kualitas udara menunjukkan tingkat baik (5) meskipun terdapat titik panas. Hingga kemarin pagi, sejumlah titik panas tercatat di enam provinsi tersebut. Sumsel 153 titik, Kalteng 44 titik, Kalsel 23 titik, Kalbar 5 titik, dan Jambi 2 titik.

Agus menambahkan, data BNPB menunjukkan, terjadi kebakaran di kawasan pegunungan seperti Gunung Cikuray, Ungaran, Arjuno-Welirang, Ringgit, Petarangan, dan Ciremai. Kawasan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) di Kabupaten Majalengka dilanda kebakaran di 3 blok. "Ada 34 titik kebakaran di 3 blok tersebut," ungkap Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Permana.

Kebakaran yang melanda 35 hektare (ha) area di Gunung Petarangan, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, membuat warga bahu-membahu melakukan pemadaman.

Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, kebakaran lahan pertanian Desa Malintang meluas dan merambah kawasan permukiman warga. Bahkan, kebakaran kawasan lahan gambut di sekitar Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru juga masih terjadi.

BNPB masih menyiagakan sejumlah helikopter untuk pengeboman air dan patroli. Total air untuk pengeboman air di seluruh wilayah mencapai 392 juta liter. Di samping pengeboman air, BNPB bersama BPPT dan TNI melakukan operasi udara berupa teknologi modifikasi cuaca (TMC) dengan menggunakan fixed wing. Total garam yang telah disemai mencapai 272 ribu kilogram.

 

Buka data konsesi

Koalisi Golongan Hutan mendesak Presiden Joko Widodo, untuk mempertegas komitmennya dalam melindungi hutan, mengakui, serta melindungi hak-hak masyarakat adat.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati menyatakan pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024 menjadi titik krusial bagi pemerintahan ke depan untuk menjalankan komitmen politiknya memastikan agenda penyelamatan hutan. "Presiden Joko Widodo harus melindungi hutan yang tersisa dan hak 50-70 juta jiwa masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat yang hidup dengan hutan," ujarnya.

Koalisi Golongan Hutan menyatakan, peristiwa kebakaran hutan 2019 membuktikan pemerintah belum serius dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan, gambut, dan lahan. "Pemerintah harus membuka data pemilik izin konsesi dan petanya agar semua warga negara dapat mengawasi," tegas Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak. (LD/DY/UL/H-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More