Selasa 22 Oktober 2019, 17:43 WIB

Politik Akomodatif Jokowi Bahayakan Demokrasi

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Politik Akomodatif Jokowi Bahayakan Demokrasi

MI/ADI MAULANA IBRAHIM
Sejumlah aktivis 98 melakukan aksi tutup mulut di depan Istana Merdeka, merupakan bentuk penolakan terhadap Prabowo masuk kabinet.

 

KEPALA Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris berpendapat, saat ini kondisi politik di Indonesia tengah mengancam keberlangsungan demokrasi.

Menyebranganya partai-partai oposan pemerintah menjadi salah satu faktornya. Banyaknya koalisi pemerintah di parlemen menjadikan nilai demokrasi tergerus dan membahayakan.

Ditambah lagi Presiden Joko Widodo meminta Prabowo Subianto untuk menjadi menterinya untuk lima tahun ke depan. Fakta itu seolah meniadakan makna pemilihan presiden 2019 yang penuh gejolak sebagai nadi demokrasi.

Syamsuddin menyayangkan keputusan Presiden Jokowi merangkul lawan politik di pilpres kemarin. Ia berpendapat, pemilihan menteri memang hak prerogatif presiden, tapi bukan berarti presiden dapat sewenang-wenang dalam menentukan pembantunya.

"Presiden itu mendapat mandat melalui pemilu. Namanya mandat ya harus dijalani, apa yang diinginkan publik. Tidak kemudian mentang mentang itu hak prerogatif presiden kemudian sewenang-wenangnya memilih siapa," tutur Syamsuddin dalam diskusi bertajuk 'Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II' di Jakarta, Selasa (22/10).

Baca juga: Koalisi Gemuk. Pemerintah Akan Berjalan Lamban

Menurutnya, hak prerogatif presiden tidak dapat dimaknai bebas lepas sepenuhnya kewenangan presiden. Pasalnya terdapat rasionalisasi demokrasi, moralitas publik di dalamnya yang harus dicermati sebelum menggunakan hak istimewanya tersebut.

Dengan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan, otomatis koalisi pendukung Jokowi semakin membengkak. Hal itu, imbuh Syamsuddin, menjadikan Indonesia sebagai negara integralistik.

Menurutnya, pada dasarnya konsep negara integralistik cukup baik. Namun dengan kondisi politik sekarang ini, hal itu justru membahayakan demokrasi bangsa Indonesia.

"Model negara integralistik adalah odel negara kekeluargaan. Itu sangat mengancam demokrasi kita. Mestinya pak Jokowi tidak usah mengajak Prabowo ke dalam kabinet. Pun begitu juga dengan Prabowo, harusnya menolak ajakan presiden," tukas Syamsuddin.

Ia menambahkan, pembentukkan kabinet harusnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang akan dihadapi bangsa selama lima tahun mendatang.

"Saya berpendapat, kebutuhan dan tantangan kita sifatnya adalah ancaman yang makin serius dari meningkatnya intoleransi, persekusi, rasis, itu ancaman serius. Sayangnya tidak muncul dalam pidato presiden kita," ujar Syamsuddin.

Pertimbangan dasar logis lainnya yang dapat jadi pertimbangan presiden ialah soal rekam jejak. Seharusnya sosok yang ditunjuk sebagai menteri ialah orang yang bersih dan tidak memiliki cacat moral.

"Konsekuensi logisnya adalah, calon menteri harusnya adalah tokoh yang bersih, baik bebas dari korupsi, bebas dari pelanggaran HAM, bebas dari tindakan persekusi, intoleransi, diskriminasi dan sebagainya," tegas Syamsuddin.

Terlebih, posisi menteri yang diberikan Jokowi kepada Prabowo, lanjut Syamsuddin, terbilang cukup strategis.

"Menhan itu adalah salah satu dari tiga menteri yang dalam konstitusi, di pasal 8 ayat 3, kalau presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, maka yang memegang kekuasaan itu adalah tiga menteri, yakni Menhan, Mendagri dan Menlu. Apakah pak Jokowi tidak menyadari ini?" tandas Syamsuddin. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More