Selasa 22 Oktober 2019, 14:31 WIB

KPK Rekonsiliasi Aset Daerah dari Tujuh Kementerian

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Rekonsiliasi Aset Daerah dari Tujuh Kementerian

MI/Rommy Pujianto
Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung Lama KPK, Jakarta.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendorong penertiban aset di lingkungan pemerintah daerah.

Kali ini KPK memfasilitasi Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rekonsiliasi aset senilai Rp900 miliar. Aset tersebut di bidang pendanaan, personel, prasarana dan dokumentasi (P3D) milik Pemprov Sulsel yang diterima dari tujuh kementerian pusat.

"Penataan aset merupakan rangkaian kegiatan monitoring evaluasi untuk koordinasi supervisi pencegahan korupsi terintegrasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (22/10).

Aset yang ditata tersebut berupa 141 bidang tanah dengan luas total 227,6 hektare. Rinciannya, yakni sembilan bidang tanah dari Kementerian Perhubungan senilai Rp25,8 miliar, Kementerian Pertanian sebanyak 22 bidang tanah senilai Rp147,7 miliar, Kementerian Kelautan dan Perikanan lima bidang tanah senilai Rp13 mililar.

Kemudian, dari Kementerian Perindustrian delapan bidang tanah dengan nilai Rp7,3 miliar, Kementerian Kesehatan lima bidang tanah senilai Rp673 miliar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 84 bidang tanah dengan nilai total Rp22,5 miliar, dan Kementerian ESDM sebanyak delapan bidang tanah senilai Rp10 miliar.

Febri mengatakan proses pelimpahan aset tersebut sebelumnya terhambat karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang cukup. Hal itu mengakibatkan Pemprov Sulsel memiliki keterbatasan atas hak terkait proses legalisasi aset.

Beberapa aset bahkan ditemukan dalam penguasaan pihak ketiga sehingga berpotensi kerugian bagi pemerintah daerah jika tidak segera dilegalisasi.

Melalui kegiatan rekonsiliasi tersebut, kata Febri, KPK merekomendasikan kepada Pemprov Sulsel untuk bersurat kepada kementerian terkait untuk mengurus dokumen yang dibutuhkan sebagai dasar proses sertifikasi aset maupun untuk penyelesaian aset yang dalam penguasaan pihak ketiga.

"Penyerahan aset tersebut didasarkan pada Undang-Undang Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyerahan Kementerian/Lembaga kepada pemerintah daerah," kata Febri.

Sebelumnya, KPK juga membantu penertiban aset di lingkup pemda di Sulsel senilai Rp6,5 triliun. Penertiban aset senilai tersebut termasuk di antaranya pengembalian tujuh aset kepada Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar yang sebelumnya dikuasai oleh pihak ketiga senilai total Rp1,4 triliun.

Kemudian, penertiban fasum dan fasos dari empat perumahan di Pemkot Makassar senilai Rp1,86 triliun, penertiban kendaraan dinas Pemprov Sulsel dan Pemkab Takalar berupa satu eskavator dan 24 kendaraan senilai Rp6,7 miliar.

Ada pula penertiban aset pendanaan, personel, prasarana dan dokumentasi (P3D) seluruh pemda di Sulsel senilai Rp3,2 triliun dan penertiban 79 aset daerah pemekaran Pemkab Luwu dan Pemkot Palopo senilai Rp42 miliar. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More