Selasa 22 Oktober 2019, 10:26 WIB

Presiden Gagas Efisiensi Birokrasi, DPR Siap Bahas RUU

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
 Presiden Gagas Efisiensi Birokrasi, DPR Siap Bahas RUU

Istimewa/DPR RI
Anggota DPR RI Adies Kadir.

 

EFISIENSI birokrasi menjadi salah satu poin gagasan penting yang mencuat dalam pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Terpilih Masa Jabatan 2019-2024 Joko Widodo usai dilantik pada Sidang Paripurna MPR RI.

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa ke depannya ia tidak lagi menginginkan adanya birokrasi-birokrasi yang terlalu rumit. Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Adies Kadir mengapresiasi gagasan Presiden Jokowi.

Menurut Adies, langkah Presiden menunjukkan bahwa ia betul-betul serius ingin mengantarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke arah yang lebih baik.

Adies mengungkapkan hal tersebut usai menghadiri  Pelantikan Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

“Kita lihat, pada periode berikutnya ini Presiden Jokowi menyampaikan bahwa tidak ada lagi birokrasi-birokrasi yang terlalu rumit," kata Adies.

"Kemudian, saya juga dengar ada dua Rancangan Undang-Undang (RUU) besar yang akan dibahas secara bersama-sama oleh DPR. Kedua RUU itu yang pertama RUU Cipta Lapangan Kerja dan yang kedua RUU Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM),” ungkap Adies.

Terkait gagasan pembahasan kedua RUU itu, legislator daerah pemilihan Jawa Timur I itu menyampaikan DPR RI siap mendukung dan membahas secara bersama-sama dengan Pemerintah. Namun, sambung Adies, dengan catatan selama kedua RUU tersebut lebih berpihak pada perbaikan negara dan seluruh masyarakat.

“Tentunya, selama RUU itu nantinya lebih kepada perbaikan negara kita dan lebih berpihak untuk menyejahterahkan masyarakat Indonesia, maka saya pikir DPR akan men-support penuh apa yang menjadi keinginan daripada Presiden," ujar Adies.

"Karena, itu semua diperuntukkan bagi kelangsungan negara Indonesia yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat,” papar politikus Fraksi Partai Golkar itu. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More