Selasa 22 Oktober 2019, 10:15 WIB

Sofyan Basir Minta Dibebaskan dari Tuntutan

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Sofyan Basir Minta Dibebaskan dari Tuntutan

MI/Bary Fathahilah
Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir (batik).

 

TERDAKWA kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1 Sofyan Basir menyampaikan nota pembelaan pribadi atas tuntutan 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melanggar Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nota pembelaan pribadi itu disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/10). Sofyan Basir meminta agar majelis hakim membebaskan dirinya dari segala tuntutan.

"Mohon kiranya berkenan dapat membebaskan saya dari seluruh Tuntutan Sdr Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Nomor : 114/TUT. 01.06/24/2019 Tanggal 7 Oktober 2019," ujar Sofyan Basir melalui kuasa hukumnya.

Dalam nota pembelaan pribadi, Sofyan menolak dakwaan telah membantu terjadinya tindak pidana suap yang diterima oleh Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham guna mempercepat PLTU RIAU -1.

Sofyan juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui letak kesalahannya. Ia mengaku tidak mengetahui adanya janji dan aliran uang yang diterima Eni Maulani Saragih hingga sejumlah Rp4,7 miliar dari Johanes Budisutrisno Kotjo.

Ia juga menganggap perkaranya tidak layak untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan karena alat buktinya tidak mencukupi.(Zuq/OL-09)

Baca Juga

Antara

Kerja Sama di Laut Natuna dengan Tiongkok bisa Untungkan RI

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 23 November 2020, 23:40 WIB
"Ada soal kedaulatan dan ekonomi, kita suka bergesekan dgn china itu di soal kedaulatan. Tetapi di sisi lain kita berhubungan dagang...
dok.mi

Soal Wakil Menhub, Aziz Syamsuddin: Itu Kewenangan Presiden

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 23 November 2020, 22:25 WIB
WAKIL Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyebutkan wakil menteri itu kewenangan Presiden, silahkan Presiden yang memilihya. DPR fungsinya hanya...
DOK KEMENKO POLHUKAM

Menkopolhukam Optimis Pilkada Tidak Jadi Klaster Covid-19

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 23 November 2020, 22:00 WIB
Sejumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan saat ini sudah diproses. Pelanggaran protokol kesehatan yang masuk ranah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya