Selasa 22 Oktober 2019, 09:45 WIB

Penghitungan IPK Sertakan Praktik KDRT

Atalya Pupsa | Humaniora
Penghitungan IPK  Sertakan Praktik KDRT

MI/Ardi Teristi Hardi
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo

 

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menargetkan angka indeks pembangunan keluarga (IPK) sebesar 50,3 pada 2020. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan, pihaknya akan memasukkan praktik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke indeks penghitungan IPK.

“Kekerasan dalam rumah tangga perlu diungkap. Pintu masuknya lewat data perceraian,” ujar Hasto di Gedung BKKN, Jakarta Timur, Senin (21/10).

Hasto menambahkan, berdasarkan data yang dihimpunnya di Kabupaten Kulon Progo, kasus perceraian pada 2018 berada di angka 856 dari 2.900 pernikahan yang ada pada tahun tersebut. Sebanyak 70% kasus perceraian berdasarkan gugatan dari pihak perempuan.

Berdasarkan data tersebut, Hasto memiliki asumsi bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga akan lebih banyak jika dibandingkan dengan kasus perceraian yang tercatat. “Kekerasan dalam rumah tangga itu sebagai fenomena gunung es. Di permukaan perceraian, di bawahnya pasti banyak kekerasan. yang cerai banyak, pasti yang konfliknya lebih banyak lagi,” imbuhnya.

Data perceraian, lanjutnya, memiliki korelasi dengan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi salah satu tolok ukur IPK.
Pemerintah dapat menggunakan indeks ini menjadi indikator pembangunan serta mampu mengukur ketahanan dan kese­jahteraan keluar di Indonesia menggunakan IPK. Indeks tersebut juga diharapkan dapat meng­akomodasi keberagaman­ keluarga Indonesia.

Validitas IPK telah diuji coba melalui Pusat Penelitian Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Pusna) BKKBN di empat provinsi, yakni Kalimantan Timur, D Yogyakarta, Sumatra Utara, dan Lampung kepada 1.000 kepala keluarga (KK).

Komitmen

Sementara itu, Hasto menegaskan komitmen BKKBN atas tiga hal dalam pembukaan lokakarya International Conference on Population and Development ke-25 (ICPD25). Tiga hal yang disebut sebagai Three Zero’s, yakni mengakhiri kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, mengakhiri angka kematian ibu, dan mengakhiri kekerasan serta praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan.

“Di Indonesia, kebutuhan KB yang tidak terpenuhi masih sekitar 10,6%. Angka kematian ibu masih cukup tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Satu di antara tiga perempuan masih mengalami kekerasan dalam masa hidupnya, dan satu di antara 9 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun,” kata Hasto.

Selain lokakarya ICPD25, BKKBN menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Indonesia tentang pembentukan Central of Excellence Pelatihan Program Keluarga Berencana di Universitas Indonesia.

Wakil Rektor UI bagian SDM dan Kerja Sama, Dedu Pridi, mengatakan UI berkomitmen dalam mendukung program pemerintah, terutama bidang kesehatan.

“Di tengah perubahan era digitalisasi dan revolusi industri 4.0, bidang kesehatan dan kedokteran juga harus berkembang. UI siap berkontribusi melakukan program­ inovasi baru dalam rangka penyelarasan di era milenial ini,” ungkap Dedu. (H-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More