Selasa 22 Oktober 2019, 07:10 WIB

Tahun 2020 Irjen Kemensos Tancap Gas Kawal Penyelenggaraan Kesos

mediaindonesia.com | Humaniora
Tahun 2020 Irjen Kemensos Tancap Gas Kawal Penyelenggaraan Kesos

Istimewa/Kemensos
Irjen Kemensos RI Dadang Iskandar menjadi pembicara pada Workshop Penguatan Satgas SPIP di Lingkungan Kemensos.

 

INSPEKTUR Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) RI Dadang Iskandar mengajak seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kemensos untuk tancap gas dalam mengawal penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

"Tahun depan anggaran Kemensos untuk bansos meningkat dari Rp54 triliun pada 2019 menjadi Rp58 triliun pada tahun 2020. Kenaikan anggaran ini harus kita kawal penuh," kata Dadang Iskandar saat membuka Workshop Penguatan Satgas SPIP di Lingkungan Kemensos RI yang diikuti 180 orang dari satuan kerja seluruh Indonesia, di Bogor, Senin (21/10).

"Pastikan penyelenggaraannya efektif, efisien, taat perundang-undangan sehingga tujuan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia dapat terwujud," tegas Dadang.  

Irjen Kemensos mengungkapkan akuntabilitas terkait realisasi anggaran harus benar-benar dikawal. Terlebih lagi saat ini Kemensos berada di posisi lima besar kementerian dengan alokasi pagu indikatif terbesar di RAPBN 2019 serta realisasi tertinggi.  

Sementara anggaran belanja Kemensos naik dari Rp57,2 triliun pada 2019 menjadi Rp62,8 triliun di 2020.

"Sehingga harus terus dilakukan penguatan terhadap peran Satgas SPIP agar dapat mengawal akuntabilitas keuangan negara dengan baik dan benar," terangnya. 

Dikatakan Irjen Kemensos, mengawal akuntabilitas keuangan negara mencakup lima aspek yakni efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, memastikan pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Dadang mengungkapkan anggaran pemerintah bersumber dari rakyat dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat.

Tugas tersebut, menurut Dadang, tidak hanya menjadi kewajiban Itjen, namun seluruh satuan kerja di lingkungan Kemensos harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dimulai dai mengawal akuntabilitas keuangan negara. 

"Oleh karena itu saya memanggil komitmen serius dari seluruh  pimpinan satuan kerja untuk mewujudkan good governance dan melakukan penguatan di wilayahnya. Termasuk pembangunan zona integritas bebas korupsi," kata Irjen Kemensos. 

Ia menyontohkan, dalam pelaksanaan program atau kegiatan harus berorientasi pada output dan outcome yang jelas. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus efektif dan efisien. 

Workshop Penguatan Satgas SPIP di Lingkungan Kemensos bertema 'Internalisasi Peran Tugas dan Tanggung Jawab Satgas SPIP dalam Mengawal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.'

"BPKP telah memberikan hasil Penilaian Kematangan dalam mencapai clean and good governance kepada Kementerians Sosial yakni berada di level 3 dari 5 level yang ada. Yakni Ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik," ujar Dadang.

"Ke depan saya berharap tahun 2023 bisa mencapai level 5 yakni telah menerapkan pengendalian interen yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer," papar Dadang.

Acara Workshop Penguatan Satgas SPIP di Lingkungan Kemensos berlangsung selama tiga hari, pada 20-22 Oktober 2019.
 
Hadir sebagai narasumber Anggota Komisi VIII Dr. H. M. Ali Taher, Dirbintibmas Korbinmas Mabes Polri Brigjen Polisi Drs. Edi Setio Budi Santoso, Kepala Staff Umum TNI Mabes TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PAN RB Naptalina Sipayungm S.H., MAP., Dosen UIN Syarif Hidayatullah Dr. Ismail Cawidu, M.Si.

Acara ditutup dengan brainstorming terkait progress Penyelenggaraan SPIP yang dipimpin Kabag Umum Inspektorat Jenderal Agus Elia Gunawan. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More