Senin 21 Oktober 2019, 22:45 WIB

Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Rudy Polycarpus | Politik dan Hukum
Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

MI/Rommy
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo R Muzhar.

 

PEMERINTAH terus meningkatkan kinerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Salah satunya melalui rapat kerja teknis (Rakernis) dengan tema menyikapi perkembangan dan kebutuhan hukum yang melandasi tugas dan fungsi BHP.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo R Muzhar, menjelaskan, selama ini  tugas dan fungsi BHP sangat penting bagi pribadi maupun atau badan hukum.

"Tugas BHP sangat rentan dengan permasalahan hukum, mengingat BHP bertindak untuk dan atas nama orang maupun badan yang karena hukum atau karena putusan atau penetapan pengadilan tidak cakap bertindak untuk mengurus diri dan hartanya," kata Cahyo dalam keterangan resmi, Senin (21/10).

Cahyo menambahkan, peraturan perundang-undangan yang melandasi tugas dan fungsi BHP terdapat dalam macam peraturan seperti staatblad, ordonantie, KUHperdata, UU Kepailitan, UU Perlindungan Anak, UU Tranfer Dana dan peraturan lain dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan setingkat di bawahnya.

Adapun tugas BHP ialah, mengurus anak yang masih berada dalam perwalian sebagai wali sementara, dan wali pengawas. Selain itu, berfungsi sebagai pengampu pengawas dalam pengampuan, mengurus harta orang yang dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (tidak terurus).

Kemudian, sambung Cahyo, mengurus dan membereskan harta debitor pailit selaku kurator serta menampung dana pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Baca juga: Calon Menteri di Kabinet Jokowi-Amin Disebut Penuh Kejutan


"Tugas-tugas yang diemban oleh BHP syarat dengan resiko yang sangat tinggi, harus melakukan penyitaan harta pailit, berhadapan dengan ribuan buruh, dan ormas, penyitaan aset yang berada di tengah laut tanpa dilengkapi dengan alat keamanan yang standar. Termasuk menjangkau daerah pedalaman tanpa kelengkapan," jelasnya.

Balai Harta Peninggalan merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kemenkumham dalam menjalankan tugas dan fungsinya berasal instansi lain terkait seperti pengadilan, perbankan, Dukcapil, notaris dan sebagainya.

Sementara, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) AHU Danan Purnomo mengungkapkan telah melakukan upaya pembentukan ORTA BHP yang disesuaikan dengan Peraturan Menpan(Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Nomor PER/18/MENPAN/11/2008. Caranya dengan menyusun jabatan fungsional kurator keperdataan pada BHP sebagai revitalisasi jabatan struktural anggota Teknis hukum BHP.

"Penyusunan jabatan fungsional kurator keperdataan saat ini sudah memasuki tahap uji petik dan validasi yang dilakukan oleh Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)," jelasnya.

Adapun Direktur Perdata Ditjen AHU, Daulat P Silitonga menambahkan, peraturan perundang-undangan tersebut seringkali menimbulkan kompleksitas permasalahan dalam melaksanakan tugas teknis substantif di lapangan maupun administratif dan fasilitatif.

"Putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga diberi amanat oleh beberapa ketentuan peraturan sebagai penampung dana-dana pihak ketiga yang karena hukum maupun karena UU tak diketahui lagi pemiliknya atau pemiliknya meninggal tetapi tidak mempunyai ahli waris," imbuhnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More