Senin 21 Oktober 2019, 21:31 WIB

Ombudsman Minta Anggota Apjatel Relokasi Kabel Udara

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Ombudsman Minta Anggota Apjatel Relokasi Kabel Udara

Antara/Aprilio Akbar
Penataan jaringan kabel utilitas oleh petugas Dinas Bina Marga DKI Jakrta

 

OMBUDSMAN Jakarta Raya merekomendasikan agar pengusaha jaringan utilitas di bawah Asosiasi Pengusaha Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) untuk segera merelokasi kabel udaranya ke ducting bawah tanah.

Para anggota Apjatel menurut Ketua Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho diharuskan menyelesaikan relokasi sebanyak 27 titik yang menjadi tugas Apjatel hingga Desember mendatang.

Hal ini sesuai Instruksi Gubernur No 126 Tahun 2018. Dalam Ingub itu disebut ada 81 ruas jalan di DKI Jakarta yang harus diperbaiki jaringan utilitasnya dengan dibuat ducting bawah tanah serta relokasi ke ducting tersebut.

"Yang utamanya, sisa proyek yang 27 titik lagi yang sesuai dengan ingub nanti akan diselesaikan sampai Desember ini. Nanti itu akan komunikasi antara Bina Marga dengan Apjatel," ungkap Teguh saat dihubungi, Senin (21/10).

Rekomendasi ini dikeluarkan setelah secara bertahap Ombudsman meminta keterangan baik dari Apjatel maupun Dinas Bina Marga DKI atas aduan Apjatel yang melaporkan adanya pemotongan kabel optik sepihak oleh Dinas Bina Marga DKI pada Agustus lalu. Pada Jumat (18/10) lalu Ombudsman pun mempertemukan kedua pihak itu.

Baca juga : DInas Bina Marga Sebut Apjatel Langgar Aturan Soal Kabel Utilitas

Selain rekomendasi relokasi kabel udara yang harus diselesaikan Apjatel, Ombudsman juga meminta agar Dinas Bina Marga DKI tidak melakukan pemotongan kabel dalam rangka penertiban sampai tenggat waktu relokasi oleh Apjatel yakni Desember mendatang.

Untuk itu Apjatel akan mengirimkan surat kepada Dinas Bina Marga mengenai titik-titik mana saja yang akan dibangun sampai Desember 2019.

"Kemudian kemarin kami juga minta Apjatel memberikan komitmen, kalau sampai Desember itu yang 27 titik tidak selesai kemudian dipotong oleh Bina Marga, maka Apjatel tidak bisa komplain," tukas Teguh.

Sementara itu, terjadi kesepakatan bahwa tahun depan pembangunan jaringan utilitas di Jakarta akan dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo melalui anak usahanya PT Jakarta Utilitas Propertindo.

"Jadi 2020 akan ada penugasan dari Pemprov DKI kepada PT Jakpro untuk membuat jalur utilitas terpadu. Jadi enggak ada lagi Apjatel atau Bina Marga yang membangun. Nanti semuanya hanya akan dilakukan oleh Jakpro," tandasnya.(OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More