Senin 21 Oktober 2019, 20:39 WIB

KLHK Segel 79 Perusahaan Terkait Karhutla

Atalya Puspa | Humaniora
KLHK Segel 79 Perusahaan Terkait Karhutla

Antara/Wahdi Septiawan
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelubungi Jambi

 

HINGGA Oktober 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyegel 79 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Djati Witjaksono Hadi mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perusahaan tersebut.

"79 perusahaan disegel dan dalam proses penyelidikan dan penyidikan," kata Djati di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (21/10).

Djati merinci, 79 perusahaan tersebut terdiri dari 55 perusahaan di bidang perkebunan kelapa sawit, 1 perusahaan perkebunan tebu, 15 perusahaan dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan tanaman industri, 3 perusahaan pemegang IUPHHK hutan alam, dan 1 perusahaan pemegang IUPHHK restorasi ekosistem.

Baca juga : KLHK Kembali Segel Lahan Karhutla di Jambi

Sementara itu, perusahaan tersebut tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan, dengan rincian Kalimantan Barat 33 perusahaan, kaimantan tengah 11 perusahaan, Kalimantan Selatan 2 perusahaan, Kalimantan Timur 2 perusahaan, Kalimantan Utara 2 perusahaan, Riau 10 perusahaan, Jambi 7 perusahaan, dan Sumatera Selatan 12 perusahaan.

"Luas karhutla dari wilayah konsesi 79 perusahaan yaitu 27.192 hektar sedangkan yang perorangan 274 hektar," jelasnya.

Djati belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai identitas perusahaan tersebutn. Namun, hingga saat ini, proses penyidikan dan penyelidikan tersebut masih ditangani oleh bidang penegakan hukum KLHK.

"Masih dalam proses di (Ditjen) Gakkum. Beberapa waktu ke depan akan ada perkembangan lagi," tambah Plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles B. Panjaitan. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More