Senin 21 Oktober 2019, 18:58 WIB

UU Lapangan Kerja dan UU UMKMi Mendesak Direalisasikan

Andhika Prasetyo | Ekonomi
UU Lapangan Kerja dan UU UMKMi Mendesak Direalisasikan

Antara/Galoh Pradipta
Deputi bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono

 

BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional langsung bergerak menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait rencana penerbitan Undang-Undang (UU) Penciptaan Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM yang akan diterapkan melalui skema Omnibus Law.

Deputi bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono mengungkapkan pihaknya langsung berkonsultasi dengan pakar hukum Jimly Asshiddiqie untuk membahas hal tersebut.

"Kami mengikuti visi dan misi Presiden Joko Widodo terutama dalam hal merumuskan perencanaan tata kelola regulasi dengan dua penekanan yakni monitoring dan evaluasi terhadap regulasi. Dalam prosesnya, kami akan bekerjasama dengan akademisi, LSM dan peneliti," ujar Slamet di kantornya, Jakarta, Senin (21/10).

Slamet menyebut dua peraturan perundangan itu sangat mendesak untuk diciptakan karena memiliki dampak besar terhadap masyarakat.

"Masalah lapangan kerja adalah masalah mendasar. Terkait UMKM, itu kan penggerak utama perekonomian kita sehingga dampaknya besar, relevansinya tinggi dan mendesak. Apabila UU segera diwujudkan dampaknya besar, sangat membantu peningkatan perekonomian masyarakat secara luas," jelasnya.

Baca juga : Pengamat: Lima Arahan Strategis Presiden Jokowi Amat Tepat

Sebagaimana diketahui, angka pelaku UMKM di Tanah Air mencapai 99% dari total pebisnis keseluruhan. Adapun, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Nasional sebesar 60%.

Sayangnya, selama ini, pelaksanaan regulasi terkait lapangan kerja dan UMKM yang semestinya dapat dukungan besar dinilai tidak efektif karena terlalu rumit dan tumpang tindih di banyak kementerian.

Adapun, Jimly Asshiddiqie menyebut ada dua hal yang harus segera dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembentukan dua UU Omnibus Law itu.

Pertama, pemerintah harus mengevaluasi UU, Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Upaya itu diperlukan untuk menghilangkan regulasi yang bisa menghambat lahirnya omnibus law.

Kedua, pemerintah harus menciptakan suatu sistem yang merangkum semua peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam satu wadah aplikasi.

"Harus ada sistem audit elektronik dari semua produk perundang-undangan kita. Misalnya aturan mengenai tanah, pajak atau UMKM, semua itu harus masuk ke sistem. Dengan begitu, ketika pemerintah mau menciptakan omnibus law, hanya perlu mencari kata kunci UMKM dan semua aturan yang berkaitan akan muncul. Tinggal disisir saja nantinya," terang Jimly.

Tiap-tiap kementerian/lembaga sekarang memang sudah menyediakan data peraturan perundang-undangan. Namun, itu tidak efektif dan perlu ada satu sistem yang menggabungkan itu semua. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More