Senin 21 Oktober 2019, 17:26 WIB

Serapan APBD Kota Bekasi baru Mencapaii 46,5%

Gana Buana | Megapolitan
Serapan APBD Kota Bekasi baru Mencapaii 46,5%

Antara/Fakhri Hermansyah
Pembangunan jembatan ikonik di Bekasi

 

PENYERAPAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 Kota Bekasi baru sekitar 46,5%. Padahal, saat ini penggunaan anggaran sudah memasuki triwulan keempat.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sopandi Budiman menyampaikan, saat ini penyerapan anggaran secara keseluruhan baru sekitar 46,5%. Angka ini dicatat sampai dengan awal Oktober kemarin.

“Keseluruhan mah iya penyerapan anggaran sekarang baru 46,5%,” ungkap Sopandi, Senin (21/10).

Sopandi menjelaskan, faktor penyerapan anggaran saat ini masih di bawah 50% adalah proses pengerjaan fisik yang masih berjalan. Sehingga, pencairan anggaran belanja daerah banyak yang belum dilakukan.

Menurut Sopandi, sesuai dokumen kontrak 23 Desember mendatang pengerjaan fisik harus selesai semua. Sehingga, proses permohonan pencairan anggaran daerah bisa berjalan.

Baca juga : JPO Ikonik Ahmad Yani Belum Ramah Disabilitas

“Kalau sudah selesai, dicek fisiknya ada, sesuai dengan spesifikasi baku dokumen kontrak, lalu bila ada yang tidak sesuai diperbaiki, barulah mulai permohonan pencairan dana,” jelas Sopandi.

Sopandi mengatakan, saat ini masih ada penyerapan anggaran rendah di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terutama OPD yang bersentuhan langsung dengan belanja fisik.

Seperti  Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) yang realisasi penyerapan anggarannya baru sebesar 24% dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) sebesar 43,71%.

Penyerapan dua dinas tersebut masih di bawah 50% lantaran masih banyak pengerjaan fisik yang belum selesai.

“Meski ada yang di bawah 50% tapi pengerjaan masih berlanjut,” imbuh dia.

Meski demikian, lanjut dia, ada pula beberapa OPD yang penyerapannya sudah mecapai 70% ke atas. Seperti, RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid sebesar 78% dan Dinas Perhubungan (Dishub) sebesar 70%.

Baca juga : Fasos Fasum Diambil, Emak-emak Bertindak

“Untuk pengerjaan fisik dari tanggal 13 Desember mendatang akan segera kami keluarkan peringatan. Agar penyerapan juga tidak terlambat,” lanjut dia.

Seperti yang diketahui, pada 2019, besaran APBD Kota Bekasi 2019 adalah Rp6,6 Triliun. Angka tersebut naik Rp3 miliar dari APBD 2017 sebesar Rp6,3 Triliun.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam 45 (Unisma) Adi Susila mengatakan, penyerapan APBD memang tidak bisa dihitung dari banyaknya proyek pembangunan yang belum dibayarkan pada pihak ketiga. Namun, rendahnya serapan tersebut bisa jadi acuan penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah.

“Pembayaran pembangunan itu kan memang ada terminnya, jadi tidak ada urusannya dengan progres pembayaran,” kata dia.

Adi mengatakan, proses lelang dan mulainya suatu pembangunan menentukan lama waktu pengerjaan. Sehingga, semakin lama dimulai lelang kontrak akan semakin lama pula proses pembayarannya.

“Sebaiknya lelang tepat waktu agar pengerjaan cepat selesai dan pembayaran juga cepat. Karena ini menentukan terserap tidaknya anggaran,” tandas dia. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More