Senin 21 Oktober 2019, 08:33 WIB

Yohana Yembise Berharap Penggantinya Bisa Rampungkan RUU PKS

Kautsar Bobi | Humaniora
Yohana Yembise Berharap Penggantinya Bisa Rampungkan RUU PKS

Antara
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise meminta menteri penggantinya bisa merampungkan RUU PKS.

 

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise berharap Kementerian PPPA bisa lebih maju dipimpin oleh menteri penggantinya yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk periode kedua pemerintahannya. Ia pastikan akan memberikan wejangan agar dapat memimpin KPPPA dengan baik.

"Saya akan sampaikan pada menteri yang akan menggantikan saya, agar bisa melanjutkan apa yang sudah saya lakukan," ujar Yohana dilansir Antara, seusai mengikuti Pelantikan Presiden di Ruang Rapat Paripurna I MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

Yohana mengaku terdapat beberapa hal yang belum dapat terselesaikan hingga usai jabatanya, yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Ia berharap menteri penggantinya bisa langsung bekerja keras untuk menuntaskan pembahasan RUU itu bersama DPR untuk melindungi anak dan perempuan dari kekerasan.

"Selain itu juga ada Rancangan Undang-Undang Pengasuhan Keluarga dan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender yang perlu dibahas dan disahkan bersama DPR," tuturnya.

Yohana menilai, RUU Pengasuhan Keluarga penting karena permasalahan yang terjadi di tingkat keluarga cukup banyak dan cenderung meningkat, seperti angka perceraian yang tinggi dan kekerasan dalam rumah tangga.

"Banyak permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak berawal dan bisa diselesaikan dari keluarga," tuturnya.

baca juga: Perbaiki Kualitas Guru

Sedangkan RUU Kesetaraan Gender perlu untuk disahkan menjadi undang-undang karena Indonesia sudah menjadi percontohan untuk Planet 50:50, yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, pada 2030. Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan adanya kesetaraan gender.

"Harus ada Undang-Undang yang bisa digunakan sebagai legalitas untuk membawa Indonesia menuju Planet 50:50 pada 2030," pungkasnya. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More