Minggu 20 Oktober 2019, 19:13 WIB

Rencana Pangkas Tingkatan Eselon, Pakar : Bisa Ciptakan Efisiensi

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Rencana Pangkas Tingkatan Eselon, Pakar : Bisa Ciptakan Efisiensi

Antara/Nova Wahyudi
ANggota DPD yang juga pakar hukum tata negara Jimly Asshidiqie

 

DI momen pelantikannya sebagai presiden RI 2019-2024, Joko Widodo menyebut akan memangkas jumlah eselon dalam kementerian/lembaga menjadi hanya dua tingkat saja, dari sebeleumnya hingga 4 tingkat eselon.

Menanggapi hal itu, pakar hukum tata negara Jimly Asshidiqie mengaku setuju dengan gagasan tersebut. Namun, ia melihat pemangkasan eselon itu sebagai salah satu kebijakan ekstrim.

Pria yang kini duduk sebagai anggota DPD RI itu menyebutkan, sebaiknya pemangkasan hanya pada level eselon IV saja atau hanya satu tingkat eselon yang dihilangkan.

"Jadi kita membutuhkan pimpinan nasional yang punya semangat baru tepat Jokowi itu, kalo II dan III eselon itu kan sebuah pilihan. Kalo IV ke II itu terlalu ekstrim," tandasnya.

Ia menjelaskan, semua keputusan kementerian/lembaga sebaiknya selesai di level eselon III yang biasanya diisi jabatan direktur.

Baca juga : Tim Ekonomi Kabinet Baru Harus Berpola Pikir Pengusaha

Pemangkasan eselon menurut Jimly akan menciptakan efisiensi, terlebih kini zaman sudah berubah karena penetrasi teknologi yang memudahkan pekerjaan.

"Jadi permasalahan umum selesai di eselon II tidak peelu usah dibawa ke atas. Tapi tetap eselon III sebagai pelaksana baru dibawahnya diperbanyak pejabat fungsional yang bekerja independen," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut 4 tingkatan eselon dalam kementerian/lembaga saat ini terlalu banyak.

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi dalam pidatonya usai dilantik sebagai presiden RI 2019-2024. (OL-7)

 

Baca Juga

Ilustrasi

Pilkada Serentak 2020 Diprediksi Temui Banyak Kendala

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 01 Juni 2020, 19:38 WIB
"Misalnya saja Peraturan KPU terkait tahapan, program dan jadwal serta PKPU tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemi belum jelas...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Laporan Gratifikasi Lebaran ke KPK Tahun ini Capai Rp62,8 Juta

👤Antara 🕔Senin 01 Juni 2020, 18:50 WIB
Barang gratifikasi masih berkisar pada parsel makanan, barang pecah belah, voucher, dan uang dengan nilai laporan terendah Rp50 ribu hingga...
Dok.MI

Pengamat: Simpatisan IS Penyerang Polsek Daha Teroris Terlatih

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 01 Juni 2020, 18:35 WIB
Kelompok penyerang sengaja memilih waktu dini hari untuk mencari kelengahan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya