Minggu 20 Oktober 2019, 03:25 WIB

Data Kependudukan Andal Sokong Kebijakan

Nur Aivanni | Humaniora
Data Kependudukan Andal Sokong Kebijakan

Antara/Rahmad
Petugas menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik perekaman massal Gerakan Indonesia Sadar Adminitrasi Kependudukan di GOR Unimal Cunda

 

Ke depan, data kependudukan menuju pada integrasi data di semua sektor untuk mewujudkan era nomor identitas tunggal.

DI masa lalu, pendataan kependudukan boleh dibilang amburadul karena basis data yang jauh dari akurat. Banyak penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk ganda sehingga menyulitkan pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Kini, dengan penerapan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E), data kependudukan sudah lebih rapi, akurat, dan transparan. Hal tersebut juga terbukti dengan rencana Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan menggunakan data kependudukan dari Dukcapil untuk sensus penduduk 2020.

"Mulai 2020 ini pertama kali di Indonesia sejak Indonesia merdeka, sensus penduduk akan menggunakan metode campuran antara survei dan data kependudukan Dukcapil yang digunakan sebagai data dasar," kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh kepada Media Indonesia, beberapa waktu lalu.

Sensus penduduk selama enam kali sebelumnya, kata Zudan, belum pernah menggunakan data kependudukan dari Dukcapil. Jika saat ini data kependudukan mulai digunakan dalam sensus penduduk, lanjut dia, itu menandakan data kependudukan sudah tertata dengan baik dan rapi. "(Data kependudukan) yang dulu belum tersedia dengan baik," ucapnya.

Tidak hanya itu, data kependudukan yang telah tertata rapi dan akurat tersebut juga telah dimanfaatkan 1.260 lembaga untuk melakukan verifikasi data. Padahal, di 2013, lembaga yang melakukan kerja sama dengan Dukcapil hanya sebanyak 10 lembaga. Kemudian, bertambah menjadi 24 lembaga di 2014 dan 40 lembaga pada 2015. "Nah, sekarang sudah meningkat tajam," imbuhnya.

Banyaknya lembaga yang bekerja sama tersebut, kata Zudan, lantaran mereka ingin mendapatkan data yang akurat, terutama bagi perbankan dan asuransi. "Jadi mereka ingin agar data nasabah itu tepat, tidak ada penipuan," tambahnya.

Dalam lima tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, lanjut Zudan, ada banyak kemajuan dalam menata data kependudukan masyarakat Indonesia. Dari sisi masyarakat, tingkat kesadaran mengenai data kependudukan jauh meningkat saat ini jika dibandingkan dengan sebelumnya.

Berdasarkan data Dukcapil, pembuatan akta kelahiran saat ini sudah sekitar 90,6%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari target pemerintahan Jokowi sebesar 85%. Sementara itu, kartu identitas anak (KIA) sudah berjalan hampir di 460 daerah. Untuk perekaman data KTP-E sudah mencapai 98,7%.

Dari sisi internal Dukcapil, banyak inovasi-inovasi yang bermunculan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan.

"Termasuk Dukcapil itu satu-satunya perangkat yang dari pusat sampai daerah menerapkan tanda tangan digital. Di Indonesia belum ada lembaga seperti itu. Baru Dukcapil yang menjadi lembaga pertama dari pusat sampai daerah yang menerapkan tanda tangan digital," terangnya.

Ke depan, kata Zudan, pihaknya akan menuju pada integrasi data di semua sektor. Dengan begitu, itu akan membuat Indonesia menuju era single identity number (nomor identitas tunggal). "Satu NIK untuk semua keperluan, itu cita-cita besar Indonesia. Jadi, tidak perlu banyak kartu-kartu lagi, satu KTP-E saja," jelasnya.

Peningkatan integrasi

Pengamat Kebijakan Publik Yogi Suprayogi Sugandi mengakui administrasi kependudukan saat ini sudah lebih baik. Ke depan, menurut dia, yang diperlukan ialah integrasi data.

"Secara umum sudah lebih baik, tapi perlu ditingkatkan tidak hanya sekadar data KTP, tapi terintegrasi dengan data-data lainnya," katanya.

Menurut Yogi, penting untuk melakukan integrasi data ke depannya. Ia pun mencontohkan nantinya yang terekam di dalam KTP-E selain data KTP sebagaimana mestinya, juga terekam data medis ataupun finansial. Dengan begitu, butuh pengamanan yang lebih ekstra terkait dengan data kependudukan tersebut.

"Itu juga mesti dipikirkan pengamanannya seperti apa, kan enggak mungkin banyak kartu di dompet. Kita harus menuju ke situ. Jadi pemerintahan Jokowi ke depan harus menuju ke arah yang lebih terintegrasi, catatan kependudukan yang terintegrasi," tandasnya. (P-2)

Baca Juga

ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

Indonesia Terus Upayakan Pemenuhan Hak Anak

👤Atalya Puspa 🕔Selasa 24 November 2020, 14:20 WIB
Hal paling mendasar yang dilakukan Indonesia dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sesuai Konvensi Hak Anak adalah dengan...
ANTARA/	IDHAD ZAKARIA

Kabar Gembira, Kemensos Buka Kuota Tambahan BST

👤Suryani Wandari 🕔Selasa 24 November 2020, 14:05 WIB
Kuota baru BST bagi 20 ribu KPM diprioritaskan untuk daerah yang penyerapan bantuannya dinilai...
Antara/Raisan Al Farisi

Ada Potongan Pajak, Berapa BSU yang Diterima Guru Honorer?

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 24 November 2020, 13:58 WIB
Bagi guru honorer yang memiliki NPWP, besaran BSU dikenai potongan PPh sebesar 5%. Adapun penerima BSU yang belum punya NPWP, dikenai...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya