Minggu 20 Oktober 2019, 08:45 WIB

Revitalisasi SMK Dikebut

MI | Humaniora
Revitalisasi SMK Dikebut

ANTARA/M Agung Rajasa
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Eff endy (kanan) saat kunjungan kerja ke salah satu SMKN di Bandung

 

PEMERINTAH menargetkan akan merevitalisasi 5.000 sekolah menengah kejuruan (SMK) hingga 2024. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menjelaskan pemerintah akan memperbanyak jumlah SMK yang mampu menyiapkan para lulusannya untuk siap diserap oleh dunia kerja.

Dalam merevitalisasi SMK, Muhadjir menyebut ada enam sektor yang difokuskan, yaitu pariwisata, pertanian produktif, ekonomi kreatif, kemaritiman, dan energi pertambangan serta manufaktur. “Sudah dilakukan perubahan kurikulum dan pendekatan kurikulum dengan melihat permintaan pasar,” ujarnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Terkait dengan revitalisasi, pemerintah telah menaikkan anggaran untuk SMK, yakni sebesar Rp3,4 triliun.

Meski demikian, menurutnya, alokasi anggaran itu masih jauh dari target. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan revitalisasi 300 SMK. Itu akan dilakukan bertahap hingga 2024. “Tahun berikutnya 2020, akan direvitalisasi 550 SMK dan sampai 2024,” ucapnya.

Revitalisasi SMK mencapai total 5000 dilandasi Instruksi Presiden 9/2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Muhadjir mengakui saat ini lulusan SMK belum terserap ke lapangan kerja secara maksimal. Untuk itu, pemerintah mengupayakan berbagai cara guna menjadikan lulusan SMK sebagai individu yang matang dan siap masuk ke dunia kerja.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), imbuhnya, akan mendorong peningkatan kualitas lulusan SMK dengan program pelatihan sebelum memasuki dunia kerja (preservice training).
Program ini juga bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Industri.

Caranya, antara lain melalui balai latihan kerja (BLK) yang dimiliki Kementerian Tenaga Kerja. Lulusan baru SMK bisa dilatih di sana sebelum masuk ke dunia kerja.

Karena itu, tugas sebagai jembatan para lulusan SMK tersebut kini diemban dua pihak, yakni pihak perusahaan pencari tenaga kerja dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Nantinya, perusahaan yang mengambil andil dalam pembangunan kualitas lulusan SMK juga akan diberikan insentif berupa pengurangan pajak.

Selain itu, Mendikbud akan mengurangi waktu belajar di kelas, kemudian menggantinya dengan praktik di lapangan. Tujuannya agar para murid lebih banyak belajar melalui praktik. “Ketika tamat nanti bisa langsung masuk dunia kerja dan pendekatan kurikulumnya demandbase,” terangnya.

Mengenai kurikulum, Kemendikbud juga meminta masukan perusahaan. Perumusan kurikulum turut melibatkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) guna merumuskan standar kompetensi dan sertifikasi.

Diterangkannya, para lulusan SMK itu tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga sertifikat kemahiran. Sebelumnya akan dilakukan kompetensi dan apabila memenuhi syarat, sertifikat akan diberikan kepada siswa. (ind/S1-25)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More