Sabtu 19 Oktober 2019, 08:30 WIB

KPK Minta UU Perubahan KPK Segera Dipublikasikan

KPK Minta UU Perubahan KPK Segera Dipublikasikan

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Juru bicara KPK Febri Diansyah

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK segera dipublikasikan.    

"Jadi, KPK juga berharap agar Undang-Undang yang resmi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut, segera dipublikasikann sehingga bisa menjadi pedoman bagi semua pihak, khususnya KPK, dalam pelaksanaan tugas," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/10).    

Ia menyatakan jangan sampai ada kondisi ketidakpastian hukum karena Undang-Undang tersebut belum dipublikasikan.       

"Apalagi kalau sampai ada kondisi kekosongan hukum karena itu sangat berisiko bagi upaya pemberantasan korupsi," ungkap Febri.    

Baca juga: Antasari Azhar Percaya Jokowi tak Mau KPK Lemah

Lebih lanjut, ia juga mengatakan dari koordinasi informal dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM, UU KPK hasil revisi tersebut sudah berlaku sejak Kamis (17/10).    

"Jadi, terkait perubahan Undang-Undang KPK itu dari koordinasi informal yang sudah kami lakukan kemarin sudah ada nomor dan sudah diundangkan, itu koordinasi informal yang kami lakukan dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM dan berlakunya itu sejak 17 Oktober 2019. Artinya per kemarin sebenarnya sudah berlaku sejak tanggal diundangkan," tuturnya.    

Namun, kata dia, yang menjadi persoalan sampai saat ini adalah lembaganya belum mendapatkan dokumen resmi UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut.

"Jadi, KPK tidak pernah mengetahui secara persis bagaimana sebenarnya isi secara detail Undang-Undang resmi yang sudah disahkan atau diundangkan tersebut. Memang ada dokumen-dokumen yang diedarkan pada saat paripurna tetapi tentu saja sebagai penegak hukum, kami harus tetap melandaskan tindakan-tindakan yang dilakukan dengan dasar yang jelas dan Undang-Undang yang resmi," kata Febri.        

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencatat revisi UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019.    

"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana saat dikonfirmasi, Jumat (18/10).    

Sebelumnya, hingga Kamis (17/10) atau 30 hari sejak rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 yang mengesahkan revisi UU KPK, tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa revisi tersebut sudah resmi diundangkan.    

Padahal, menurut Pasal 73 ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.    

Seharusnya, UU KPK versi revisi pun otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019.    

Namun, salinan UU No 19 tahun 2019 itu, menurut Widodo, masih belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara.    

"Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website," tambah Widodo. (OL-2)

Baca Juga

MI/ADAM DWI

Satgas Lawan Covid-19 DPR Tinjau Posko Masak Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 20:55 WIB
Satgas Lawan Covid-19 DPR RI beserta rombongan juga berkesempatan makan siang di Posko Masak, menunya pun sama dengan yang akan...
DOK DPR RI

Meutya: Kepemimpinan Penerapan New Normal Tetap di Tangan Sipil

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 19:25 WIB
Menurut Meutya Hafid, posisi TNI dalam hal penerapan tatanan normal baru hanyalah membantu pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan...
Antara/Fransisco Carrolio Hutama Gani

Istana Tegaskan Terapkan New Normal Secara Hati-Hati

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 17:05 WIB
.Sebelum memasuki kenormalan baru, tahapan transisi dengan pembukaan sebagian aktivitas publik dan ekonomi diterapkan secara...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya