Jumat 18 Oktober 2019, 21:10 WIB

Tokoh Lintas Agama: Jokowi Harus Singkirkan 'Alang-Alang'

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Tokoh Lintas Agama: Jokowi Harus Singkirkan

Ist
Acara pelepasan peserta Peace Train Indonesia (PTI) IX di Ruang Tunggu Luxury Class Lt 1 Stasiun Kereta Api Gambir

 

JOKOWI terbukti dan teruji memiliki integritas, kejujuran, ketulusan, kesederhanaan dan kerja keras dalam membangun Indonesia.  Kepemimpinan Jokowi di periode kedua harus lebih efektif dari periode pertama.

Karenanya dibutuhkan sikap tegas Jokowi terhadap para Menteri dan birokrasinya bila terbukti simpati dengan radikalisme, terlibat kasus korupsi, dan tidak transparan dalam kinerja mereka.

Demikian pernyataan beberapa tokoh lintas agama menanggapi kabinet yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo setelah pelantikan Presiden dan Wapres RI, 20 Oktober 2019.

Mereka yang hadir dalam acara pelepasan peserta Peace Train Indonesia (PTI) IX di Ruang Tunggu Luxury Class Lt 1 Stasiun Kereta Api Gambir,  Jakarta Pusat, Jumat (18/10), di antaranya KH Maman Imanulhaq, Romo Hariyanto SJ, Pendeta Gomar Gultom MTh, Pdt Dr Zakharia Ngelow, dan para pegiat dialog lintas agama lainya.

Gomar Gultom meminta Jokowi untuk memilih pembantu yang tidak punya beban.


Baca juga: PB HMI Minta Mahasiwa Waspadai 'Penumpang Gelap' Saat Unjuk Rasa


"Sebaiknya para menteri tidak perlu punya bisnis yang akan menimbulkan conflict interest," tegas Sekertaris PGI ini.

Romo Hari dari ICRP lebih tegas lagi mengatakan bahwa sikap tegas Jokowi terhadap radikalisme harus diikuti semua aparatur pemerintahan di bawahnya.

"Birokrat yang korup, malas, simpati pada radikalisme, tidak transparan kinerjanya dan bergaya hidup hedonis, mereka adalah alang-alang yang harus disingkirkan di periode kedua ini," tegasnya.

Sementara itu, tokoh muda NU KH Maman Imanulhaq menyatakan bahwa kelompok moderat harus terus mendukung Jokowi KH Maruf Amin secara militan dan sistematis.

"Alang-alang yang dimaksud Romo Hari itu harus disingkirkan melalui reformasi birokrasi, penguatan ideologi Pancasila dan peningkatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga dan kementerian demi terwujudnya Indonesia yang maju dan berdaulat," tutur politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini. (RO/OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More