Jumat 18 Oktober 2019, 19:55 WIB

Pemerintah Bisa Tangguk Rp2 Triliun dengan Berlakukan IMEI

Hilda Julaika | Ekonomi
Pemerintah Bisa Tangguk Rp2 Triliun dengan Berlakukan IMEI

ANTARA/NOVRIAN ARBI
Sejumlah telepon selular dengan berbagai merek dipasarkan di Bandung Electronic Centre, Bandung, Jawa Barat.

 

KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Komunikasi & Informasi (Kominfo) resmi menandatangani peraturan mengenai pemberlakuan International Mobile Equipment Identity (IMEI) terhadap ponsel.

Penandatanganan dilakukan di Gedung Kementerian Perindustrian, Jumat (18/10). Menteri Kominfo Airlangga Hartarto menegaskan pengguna ponsel tidak akan terdampak secara langsung oleh pemberlakuan IMEI ini, terkecuali membeli ponsel dari Black Market (BM).

Baca juga: Pemblokiran IMEI Ponsel Ilegal akan Rugikan Masyarakat

“Jadi dengan penandatanganan ini dalam 6 bulan ke depan seluruh pelanggan terjamin bahwa barangnya legal dan industri bisa berkembang. Dan bagi pengguna ponsel yang sudah menggunakan ponsel tidak akan ada masalah sama sekali. Terkecuali membeli di Black Market maka harus melakukan registrasi untuk bisa digunakan,” jelasnya.

Sebagai informasi IMEI adalah deretan nomor yang merupakan identitas sebuah ponsel. Setiap ponsel memiliki identitas nomor IMEI berbeda yang biasanya terdiri dari 15-16 digit.

Nomor IMEI ini akan menghimpun data-data penting ponsel yang tercatat di Kemenperin dan operator seluler. Jika tercatat dengan baik maka ponsel dikategorikan sebagai ponsel legal.

Menteri Kominfo Rudiantara pun membetulkan pernyataan Airlangga Hartarto bahwa pemberlakuan IMEI yang akan diterapkan 6 bulan mendatang ini tidak akan mengganggu pengguna ponsel. Karena apabila ponsel dibeli secara legal maka tidak akan bermasalah.

“Saya tegaskan bahwa pengguna ponsel tidak akan terganggu dengan adanya pemberlakuan ini. Pelanggan tidak perlu melakukan apa-apa. Ini berlaku untuk pembelian ponsel baru. Dan hanya ponsel yang dibeli secara illegal yang akan terdampak,” tegasnya.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memaparkan bahwa Indonesia termasuk terlambat dalam memberlakukan IMEI. Peraturan ini sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh berbagai negara, sebut saja Pakistan.

Peraturan IMEI akan menjaga keseimbangan jalannya perdagangan dan usaha yang baik. Sehingga perdagangan ponsel ini tidak merugikan negara. Menurutnya, diperkirakan potensi ekonomi selama setahun dari penjualan ponsel illegal mencapai Rp2 Triliun. Untuk itu penerapan ini akan memangkas potensi kerugian tersebut.

“Potensi ekonominya Rp2 Triliun. Dalam rangka mengamankan ini semua maka diberlakukan IMEI ini,” pungkas Enggartiasto.

Airlangga menambahkan potensi ekonomi yang besar ini disebabkan Indonesia merupakan pasar yang besar untuk penjualan ponsel. Hingga saat ini market untuk ponsel di Indonesia mencapai 60 juta per tahun.

Angka ini akan memberikan keuntungan bagi negara apabila industri dalam negeri bisa dijaga secara legal dari black market. Pun, peraturan ini membuat industri ponsel akan terproteksi dengan aman dan bertumbuh. (*/A-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More