Jumat 18 Oktober 2019, 13:16 WIB

Polda Sultra Gelar Sidang Kode Etik yang Tewaskan 2 Mahasiswa

Halim Agil | Nusantara
Polda Sultra Gelar Sidang Kode Etik yang Tewaskan 2 Mahasiswa

ANTARA FOTO/Jojon
Petugas mengawal mantan Kapala Satuan Reserse Kriminal Polres Kendari AKP DK (tengah) untuk menjalani sidang disiplin profesi

 

PROPAM Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan persidangan kode etik terhadap anggota polisi yang melanggar Standar Operasi Pengamanan (SOP) saat aksi unjuk rasa 26 September lalu yang menewaskan dua orang Mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari. Ketika itu, mahasiswa melakukan unjuk rasa menolak RKUHP di depan Kantor DPRD Sulawesi Tenggara.

Sebelumnya, propam sudah menggelar sidang terhadap lima bintara. Sementara hari ini, Jumat (18/10), sidang digelar untuk satu perwira yang diduga melanggar SOP pengamanan aksi unjuk rasa. Sidang untuk perwira berinisial DK ini dimulai sekitar pukul 09.00 Wita, berkaitan dengan yang bersangkutan membawa senjata api saat mengamankan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tenggara. Sidang berjalan lancar dan dikawal petugas Propam Polda Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Polri Bebastugaskan 6 Polisi Terkait Kematian Mahasiswa di Sultra

Polda Sultra pun menetapkan terduga pelanggar kode etik terhadap enam orang anggota polisi, lima orang berpangkat bintara dan satu orang berpangkat perwira.

 "Sidang kode etik digelar terbuka dan tranparan. Polda Sultra sangat serius menangani kasus aksi unjuk rasa yang menewaskan dua mahasiswa," kata Kepala Bidang Humas Polda Sultra AKBP Hery Goldenhart.

Untuk diketahui, aksi unjuk rasa yang dilakukan pada 26 September menolak RKUHP menewaskan dua mahasiswa Universitas Haluoleo yakni Rendi mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Haluoleo tewas akibat tertembak dan Yusuf Kardawai mahasiswa Fakultas Teknik tewas akibat terkena benda tumpul di bagian kepala.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More