Jumat 18 Oktober 2019, 12:31 WIB

Pengguna Ponsel tidak Terdampak Berlakunya Aturan IMEI

Hilda Julaika | Ekonomi
Pengguna Ponsel tidak Terdampak Berlakunya Aturan IMEI

MI/Hilda Julaika
Penandatangan peraturan tiga menteri mengenai IMEI Ponsel

 

KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Komunikasi & Informasi (Kominfo) akhirnya menandatangani peraturan tiga Menteri mengenai pemberlakuan International Mobile Equipment Identity (IMEI) terhadap ponsel. Penandatanganan dilakukan di Gedung Kementerian Perindustrian, Jumat (18/10).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan pengguna ponsel tidak akan terdampak secara langsung oleh pemberlakuan IMEI ini, terkecuali membeli ponsel dari Black Market (BM).

IMEI adalah deretan nomor yang merupakan identitas sebuah ponsel. Setiap ponsel memiliki identitas nomor IMEI berbeda yang biasanya terdiri dari 15-16 digit.

Nomor IMEI itu akan menghimpun data-data penting ponsel yang tercatat di Kemenperin dan operator seluler. Jika tercatat dengan baik, ponsel dikategorikan sebagai ponsel legal.

Menteri Kominfo Rudiantara pun membetulkan pernyataan Airlangga Hartarto bahwa pemberlakuan IMEI yang akan diterapkan 6 bulan mendatang ini tidak akan mengganggu pengguna ponsel. Karena apabila ponsel dibeli secara legal, tidak akan bermasalah.

Baca juga: Pasar Keuangan Syariah makin Menjanjikan

“Saya tegaskan pengguna ponsel tidak akan terganggu dengan adanya pemberlakuan ini. Pelanggan tidak perlu melakukan apa-apa. Ini berlaku untuk pembelian ponsel baru. Dan hanya ponsel yang dibeli secara illegal yang akan terdampak,” tegasnya.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memaparkan pemberlakukan IMEI ini sebetulnya sudah banyak dilakukan negara lain.

Peraturan IMEI akan menjaga keseimbangan jalannya perdagangan dan usaha yang baik. Sehingga perdagangan ponsel ini tidak merugikan negara.

Menurutnya, diperkirakan potensi ekonomi dari penjualan ponsel illegal per tahunnya mencapai Rp2 triliun. Untuk itu, penerapan ini akan memangkas potensi kerugian tersebut.

“Potensi ekonominya Rp2 triliun. Dalam rangka mengamankan ini semua maka diberlakukan IMEI ini,” pungkas Enggartiasto.

Sementara itu, selama 6 bulan mendatang, ketiga kementerian akan menjalani beberapa tahapan pengintegrasian regulasi dan kesiapan sistem. Setelah tahapan tersebut selesai, rencananya IMEI akan diterapkan secara komprehensif. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More