Jumat 18 Oktober 2019, 08:50 WIB

Biaya Sertifikasi Halal Bervariasi

Andhika Prasetyo | Humaniora
Biaya Sertifikasi Halal Bervariasi

ANTARA/Zubi Mahrofi
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Matsuki

 

KEPALA Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Matsuki menyebut harga penerbitan sertifikasi halal tergantung pada karakteristik dan jenis produk.

"Setiap produk punya karakteristik. Ada bahannya yang sederhana, maka hanya pemeriksaan bahan. Namun, ada bahan yang bisa jadi perlu diuji lebih lanjut. Misalnya, pengujian itu dilakukan di laboratorium. Ketika pengujian laboratorium, tentu ada jasa tambahan untuk pengujian," terangnya.

"Khusus untuk yang UMKM, itu berbeda dengan pelaku usaha yang besar. Kita memulainya dari komponen pembiayaan. Pendaftaran itu Rp100 ribu-Rp500 ribu, tergantung pada kondisi produk yang akan disertifikasi. Untuk sertifikasi, itu variasinya antara Rp150 ribu-Rp1,5 juta. Itu untuk UMKM," tambahnya.

Penerbitan sertifikasi halal sejak kemarin menjadi kewenangan BPJPH. Selain itu, terhitung sejak kemarin, seluruh produk makanan, minuman, obat, dan produk lainnya wajib besertifikat halal. Ini sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Matsuki mengatakan penerbitan sertifikasi halal ini berbeda dengan layanan tunggal, seperti pembuatan SIM dan mengurus BPKB, yang bisa ditetapkan tanggalnya.

"Kalau ini, ada proses bagaimana produk ini harus dilakukan pemeriksaan, ada sidang fatwa MUI untuk menetapkan kehalalan, dan seterusnya. Namun, sudah kita berikan waktu masing-masing, misalnya, paling lama di MUI 30 hari dan LPH 30 hari," jelasnya.

Ketika ditanya soal perbedaan harga penerbitan sertifikasi halal di setiap daerah, Matsuki mengatakan itu bisa tergantung pada keberadaan LPH di suatu daerah.

"Misalnya, dari provinsi ke satu kabupaten tertentu karena tempat usahanya di sana. Kan ada cost yang dilakukan oleh LPH. Itu jasa untuk LPH-nya. Itu termasuk akumulasi yang dibayarkan oleh pelaku usaha. Memang kita tidak bisa menetapkan angka fixed cost satu harga," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) Sapta Nirwandar meminta pemerintah harus membantu kalangan pengusaha kecil. "Harus ada cross subsidi atau insentif susbsidi," katanya. (Pra/*/X-10)

Baca Juga

Antara

Menekan Mobilitas Mampu Tekan 70 Persen Laju Sebaran Covid-19

👤Antara 🕔Rabu 27 Mei 2020, 23:01 WIB
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya sekitar 40 persen menekan pergerakan...
123rf.com

Antibiotika Bisa Obati Covid-19, Hoaks yang Mendunia

👤Henri Siagian 🕔Rabu 27 Mei 2020, 22:37 WIB
Berdasarkan penelusuran India Today, artikel yang viral itu diterbitkan oleh situs Medium yang diambil dari sebuah laman di Nigeria,...
Ilustrasi

Bansos Tahap II di Kabupaten Bekasi Cair Pekan Depan

👤Ihfa Firdausya 🕔Rabu 27 Mei 2020, 21:51 WIB
Mensos menyebut penyaluran BST tahap I di Kecamatan Tambun Selatan akan selesai dalam satu dua hari. Sementara untuk Kabupaten Bekasi akan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya