Jumat 18 Oktober 2019, 08:30 WIB

JK Sebut Redenominasi Rupiah tidak Urgen

Faustinus Nua | Ekonomi
JK Sebut Redenominasi Rupiah tidak Urgen

ANTARA/Rivan Awal Lingga
Karyawan menghitung uang rupiah pecahan 100 ribu di Plaza Mandiri, Jakarta.

 

RENCANA penyederhanaan nilai mata uang atau redenominasi terhadap rupiah yang pernah digaungkan, hingga akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode I belum juga terlaksana. Hal tersebut, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, karena belum ada urgensinya.

"Memang rencananya dulu. Tapi, memang ini dirasa tidak terlalu urgen dibandingkan masalah-masalah lainnya," ungkapnya dalam acara Dialog 100 Ekonom bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jakarta, Kamis  (17/10).

Diakuinya, penyederhaan rupiah tersebut penting untuk mempermudah dan menjadi lebih efisien dalam bertransaksi. Namun, mengingat masih banyak persoalan yang menurutnya lebih penting dan mendesak, pemerintah harus menunda rencana tersebut.

Baca juga: Pasar Keuangan Syariah makin Menjanjikan

Wapres JK juga menambahkan, saat ini, nilai tukar rupiah bukanlah yang terburuk terhadap dolar AS. Masih ada banyak negara yang justru nilai tukarnya jauh lebih rendah ketimbang rupiah.

"Rupiah bukan terburuk. Ada Venezuela, Brasil, Turki, dan Afrika Selatan yang lebih rendah. Jadi tidak benar Indonesia rupiahnya terburuk," imbuhnya.

Sementara itu, terkait utang luar negeri, JK mengatakan hutang Indonesia masih dalam posisi normal.

Saat ini, utang Indonesia masih di bawah 30% dari GDP (gross domestic product) dan secara teori, menurutnya, itu masih dalam posisi aman.

Dibandingkan dengan negara lain, JK menilai Indonesia masih jauh lebih baik. Malaysia disebutnya justru mempunyai utang luar negeri mencapai 50% dari GDP, Turki sendiri mencapai 80% dari GDP, dan Amerika Serikat (AS) bahkan hampir mencapai 100% GDP .

"Utang banyak asal bisa bayar. Apalagi 30% GDP itu masih normal dibandingkan dengan negara lain," jelasnya. (OL-2)

Baca Juga

Antara

Soal Libur Lebaran, Luhut: Diberikan lebih Banyak di Akhir Tahun

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 02 April 2020, 14:17 WIB
Jika wacana tersebut benar-benar bisa diimplementasikan, presiden ingin ada kebijakan-kebijakan pendamping yang akan memudahkan masyarakat...
ANTARA/RAISAN AL FARISI

Menperin Minta Industri Makanan Genjot Produktivitas

👤Hilda Julaika 🕔Kamis 02 April 2020, 14:13 WIB
Saat menghadapi kondisi saat ini, kata Agus, pihaknya akan terus menjaga produktivitas hingga distribusi sektor industri makanan di dalam...
Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman

Pemerintah Pusat Tanggung Jaring Pengaman 2,5 Juta Warga di DKI

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 02 April 2020, 13:40 WIB
Secara lebih rinci, Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan bahwa program khusus bagi warga di ibu kota negara dimaksudkan untuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya