Jumat 18 Oktober 2019, 03:20 WIB

Awasi Daring, BPOM Gandeng Lokapasar

Atikah ismah Wahyu | Humaniora
Awasi Daring, BPOM Gandeng Lokapasar

MI/Adam Dwi
Ketua BPOM Penny K Lukito

 

PEREDARAN obat dan makanan secara daring yang marak perlu diawasi agar konsumen terlindung dari produk ilegal. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) menggandeng Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) dan beberapa lokapasar yakni Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Grab, Klikdokter, dan Halodoc untuk melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang beredar secara daring.

"Penjualan obat melalui daring harus memenuhi ketentuan yang sama dengan obat yang diedarkan secara peredaran reguler. Misalnya, obat keras tidak bisa diperjualbelikan secara daring, harus melalui jaringan distribusi yang tersertifikasi Badan POM, harus ada resep dokter, harus diserahterimakan profesional yaitu apoteker," ujar Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Penny K Lukito dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan Market Places di Kantor Badan POM, Jakarta, kemarin.

Penjualan obat melalui daring juga memungkinkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk obat dan makanan ilegal.

"Lokapasar sebagai sarana bisnis sekaligus sarana informasi juga bertanggung jawab dan bersama Badan POM terlibat mengawasi peredaran obat dan makanan secara daring," tuturnya.

Penny menjelaskan, ada tiga aspek yang telah disepakati Badan POM dengan idEA dan para pemilik lokapasar yakni aspek pengawasan, sharing informasi, dan edukasi masyarakat.

Badan POM juga telah menyusun rancangan Peraturan Badan POM yang mengatur peredaran obat dan Makanan secara daring. Peraturan tersebut mewajibkan pemilik situs jual beli daring menyeleksi produk yang akan dijual dalam kanal mereka.

Kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan daya saing melalui pembinaan bagi merchant, pelapak, atau mitra lokapasar terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi persyaratan edar.

"Pembinaan UMKM ini diharapkan dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu berkompetisi di pasar domestik dan internasional," tandas Penny.

 

Edukasi pasar

Assistant Vice President of Public Policy and Government Relations PT Bukalapak Bima Laga mengatakan, pihaknya telah melakukan tindakan pada produk yang melanggar atau tidak sesuai persyaratan di Bukalapak dengan menghapus produk tersebut dari laman. "Kalau ada pelanggaran atau perintah take down dari Badan POM, kami selalu langsung take down secepatnya," ujar Bima. Bima menambahkan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menyediakan SDM khusus untuk meningkatkan pengawasan peredaran obat dan makanan.

Sementara itu, Vice President Public Policy and Government Tokopedia Astri Wahyuni mengungkapkan, pihaknya telah melakukan edukasi pada market dengan mencantumkan daftar produk yang dilarang dijual dalam syarat dan ketentuan, serta mendorong masyarakat melakukan pelaporan jika terdapat produk ilegal atau terlarang. (H-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More