Kamis 17 Oktober 2019, 19:51 WIB

Pengamat Minta Anggota BPK Tinggalkan Loyalitas Parpol

Faustinus Nua | Ekonomi
Pengamat Minta Anggota BPK Tinggalkan Loyalitas Parpol

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Lima Anggota BPK Periode 2019-2024 BPK usai melaksanakan Pengucapan Sumpah Jabatan di Mahkamah Agung, Jakarta, hari ini.

 

LIMA anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 hari ini (17/10) resmi dilantik. Dari lima anggota BPK tersebut, empat di antaranya memiliki latar belakang partai politik.

Menanggapi latar belakang keempat anggota BPK baru tersebut, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Mudrajad Kuncoro meminta mereka untuk meninggalkan loyalitasnya terhadap partai politik.

"Makanya mereka itu harus ingat dengan sumpah jabatannya. Loyalitas parpol itu harus ditinggalkan karena mereka adalah pejabat negara," kata dia di sela-sela acara dialog 100 Ekonom bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jakarta (17/10).

Mundrajad mengungkapkan bahwa terpilih dan dilantiknya anggota BPK yang berlatar belakang politik itu sah-sah saja. Menurutnya hampir semua pejabat tinggi di Indonesia itu berafiliasi dengan partai politik. Pengaruh partai politik masih sangat kuat.

Baca juga: Hari Ini, Lima Anggota BPK akan Dilantik

Akan tetapi dia menambahkan setelah dilantik para anggota BPK tersebut tidak perlu patuh terhadap partai politk lagi. Loyalitas politik harus ditinggalkan demi loyalitas kepada negara yang lebih tinggi.

Untuk itu ia mengharapkan para anggota BPK tetap bekerja profesional. Masyarakat pun diminta untuk turut mengawasinya mengingat jabatan anggota BPK merupakan jabatan strategis dimana bersama KPK menuntaskan masalah korupsi.

"Sekarang kita lihat ini kan jabatan yang strategi, yang paling dijaga itu bahwa auditing hasil laporan dari BPK itu betul-betul profesional tidak ada titipan dari parpol. Itulah masyarakat harus kontrol," tuturnya.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More