Kamis 17 Oktober 2019, 18:54 WIB

Biaya Sertifikasi Halal Diminta Transparan

Andhika prasetyo | Ekonomi
Biaya Sertifikasi Halal Diminta Transparan

Dok Twitter
Ikhsan Ingratubun

 

KETUA Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan terkait besaran biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat halal.

Pasalnya, dari laporan yang didapat dari para anggota asosiasi, selama ini, biaya yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat halal di tiap daerah itu berbeda.

Permintaan itu disampaikan Ikhsan menanggapi kebijakan pemerintha yang mulai menerapkan program sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Tanah Air, termasuk hasil usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sesuai UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

"Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus transparan dalam hal ini. Sampaikan ke publik berapa biaya sertifikasinya," ujar Ikhsan kepada Media Indonesia, Kamis (17/10).

 

Baca juga: RI-Tiongkok Sepakati Peningkatan Perdagangan Sarang Burung Walet

 

Ia juga meminta proses sertifikasi produk halal tidak memakan waktu lama. Rumit dan lamanya proses sertifikasi menjadi salah satu faktor yang membuat pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengurus sertifikasi halal.

Di luar itu, Ikhsan mengaku tidak keberatan dengan aturan tersebut.

Pasalnya, meski per 17 Oktober aturan itu resmi dilaksanakan, ada masa tenggang selama lima tahun untuk keperluan sosialisasi.

Dalam kurun tersebut, pemerintah tidak akan memberi sanksi kepada pihak yang belum memiliki sertifikasi halal untuk produk mereka.

"Dengan masa tenggang lima tahun, menurutnya UMKM memiliki cukup waktu untuk menyiapkan berbagai proses yang diperlukan," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

Antara/Fikri Yusuf

BPK : Badung Jadi Satu-satunya Daerah berkategori Sangat Mandiri

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Selasa 14 Juli 2020, 18:59 WIB
Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Indeks Kemandirian Fiskal Daerah mencapai 0,8347 yang berarti 83,47% belanja daerah didanai oleh...
Antara

52% Masyarakat Mendukung RUU Cipta Kerja Segera Disahkan

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 14 Juli 2020, 18:00 WIB
Saiful Mujani Research Center (SMRC) menyebutkan 52% atau mayoritas masyarakat mendukung Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta...
MI/DUTA

SMRC: Mayoritas Ekonomi Masyarakat Lebih Buruk saat Pandemi

👤Hilda Julaika 🕔Selasa 14 Juli 2020, 17:56 WIB
Sebanyak 61% masyarakat menyebutkan ekonomi rumah tangganya lebih buruk dan 10% merasa jauh lebih buruk saat pandemi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya