Kamis 17 Oktober 2019, 14:25 WIB

UU Baru Berlaku, KPK Tetap Lakukan Pemeriksaan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
UU Baru Berlaku, KPK Tetap Lakukan Pemeriksaan

MI/Susanto
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah)

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menjalani tugas pascapemberlakuan UU KPK hasil revisi. Agenda pemeriksaan dilakoni seperti biasa. Tercatat sebanyak 15 orang saksi dipanggil untuk dimintai keterangan hari ini, Kamis (17/10).

Salah satu saksi yang dipanggil yakni Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap proyek pemda yang menjerat Bupati Muara Enim Ahmad Yani.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AY (Ahmad Yani)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati, Kamis (17/10).

Pada kasus lain, KPK juga memanggil satu saksi yakni Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia (2007-2012) Hadinoto Seodigno. Ia diagendakan pemeriksaan untuk kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin dari Airbus serta Rolls Royce di Garuda Indonesia.

KPK juga memanggil empat orang saksi dalam kasus infrastruktur yang dikerjakan PT Waskita Karya. Keempat orang itu merupakan karyawan di perusahaan tersebut.

KPK memanggil lima saksi terkait kasus korupsi proyek jalan di Bengkalis, Riau. Saksi yang dipanggil antara lain Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU Kabupaten Bengkalis Hurri Agustianri dan Kepala Bappeda Bengkalis Jondi Indra Bustian. Adapun saksi lain berasal dari pihak swasta.

Baca juga: Pemberlakuan Revisi UU KPK Disebut Timbulkan Ketidakpastian

Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui masih ada kegamangan terkait peralihan pemberlakuan UU hasil revisi. Meski begitu, ia memastikan komisi antirasywah bekerja seperti biasa. Agus mengatakan sudah membahasnya dengan pimpinan dan jajaran KPK.

"KPK berjalan seperti biasa. Misalnya ada kasus atau penyelidikan yang sudah matang jika perlu ada OTT (tangkap tangan) kita lakukan," kata Agus.

Salah satu persoalan ialah tentang status pimpinan KPK yang bukan lagi sebagai penyidik atau penuntut. Dampaknya, komisioner KPK tidak lagi bisa meneken surat perintah penyidikan (sprindik). Perubahan itu akan diatur melalui Peraturan Komisi.

Agus mengatakan kewenangan penekenan sprindik nantinya akan diserahkan ke Deputi Penindakan. Meski tidak lagi punya kuasa meneken sprindik, imbuh Agus, komisioner KPK tetap akan ikut dalam gelar perkara.

"Kalau itu (UU revisi) langsung berlaku pimpinan sudah bukan penyidik ada implikasinya ke dalam. Karena itu dalam Peraturan Komisi akan menjelaskan mengenai sprindik," ujarnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More