Kamis 17 Oktober 2019, 13:17 WIB

Badan POM Gandeng Asosiasi E-Commerce dan Marketplace Indonesia

mediaindonesia.com | Humaniora
Badan POM Gandeng Asosiasi E-Commerce dan Marketplace Indonesia

Dok. BPOM
Badan POM bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan Market Places awasi peredaran produk obat dan makanan secara daring

 

TINGGINYA penggunaan internet di era digital ini memengaruhi perubahan pola perdagangan obat dan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama di media daring.

Kepala Badan POM RI, Penny K Lukito, mengungkapkan peredaran produk obat dan makanan secara daring merupakan tantangan pengawasan yang dihadapi Badan POM.

“Penjualan obat dan makanan secara daring memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan produk ilegal,” ujarnya.

Karena itu, Badan POM menggandeng Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) dan beberapa marketplace (Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Grab, Klikdokter dan Halodoc) untuk bekerja sama melakukan pengawasan, pengiriman dan iklan penjualan produk obat dan makanan yang beredar secara daring melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama, Kamis (17/10).

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui pembinaan bagi merchant, pelapak atau mitra marketplace terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi persyaratan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong UMKM berjualan secara daring.

“Diharapkan melalui kegiatan pembinaan UMKM ini dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu berkompetisi baik di pasar domestik maupun internasional,” ungkap Penny.

Baca juga: Ditarik Badan POM, ini Obat Pengganti Obat Lambung Ranitidin

“Marketplace sebagai sarana bisnis sekaligus sarana informasi juga bertanggung jawab dan bersama Badan POM terlibat mengawasi peredaran obat dan makanan secara daring,” imbuhnya.

Pihaknya percaya dengan komitmen dan gerak bersama bisa memastikan masyarakat mendapatkan produk dan informasi yang benar serta tepat. Masyarakat dan konsumen yang cerdas menjadi benteng kekuatan melawan berbagai bentuk peredaran dan kejahatan obat dan makanan ilegal.

Dalam memperkuat pengawasan, Badan POM juga telah menyusun rancangan Peraturan Badan POM yang mengatur peredaran obat dan makanan secara daring. Peraturan ini mencakup aspek pencegahan dan penindakan dengan mekanisme business to consumer, yaitu pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring dari pelaku usaha sampai produk tersebut diterima oleh konsumen, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada mereka yang menggunakan produk yang dijual di toko daring.

Adanya peraturan atas peredaran obat dan makanan secara daring ini mewajibkan pemilik situs jual beli menyeleksi produk yang akan dijual dalam kanal mereka. Dalam rancangan aturan Badan POM tentang Peredaran Obat dan Makanan secara daring disebutkan jenis produk yang diatur peredarannya antara lain obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Khusus untuk obat, peredaran secara daring hanya dapat dilaksanakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan apotek.

Badan POM mengapresiasi kerja sama dengan idEA dan marketplace yang selama ini telah berjalan dengan baik. Harapannya, marketplace responsif dan kooperatif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Badan POM.

“Adanya kerja sama ini diharapkan dapat semakin meningkatkan koordinasi, baik dalam upaya pemberantasan maupun pencegahan peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan,” tukas Penny.(RO/OL-5)

 

Baca Juga

Antara

Seperti Apa Hidup New Normal, Ini Caranya

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Jumat 29 Mei 2020, 21:13 WIB
Pemerintah merumuskan tentang bagaimana kehidupan new normal agar tetap produktif dengan aturan-aturan serta skala prioritas berdasarkan...
Dok. Vox Point Indoneia

Pengawasan Bansos Perlu Partisipasi Luas Masyarakat

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Jumat 29 Mei 2020, 20:43 WIB
Banyaknya persoalan terkait penyaluran Bansos yang dikeluhkan masyarakat selama ini diharapkan menjadi catatan yang baik bagi pemerintah...
Antara/Hendra Nurdiansyah

Kemenag akan Beri Kewenangan Kecamatan soal Kegiatan Rumah Ibadah

👤Ihfa Firdausya 🕔Jumat 29 Mei 2020, 20:21 WIB
Sementara bila ada rumah ibadah yang berada di kecamatan tetapi sering digunakan oleh umat lintas kecamatan, maka kebijakannya ada pada...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya