Kamis 17 Oktober 2019, 09:46 WIB

Sofyan Basir Menjawab Dakwaan KPK

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Sofyan Basir Menjawab Dakwaan KPK

MI/PIUS ERLANGGA
Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Sofyan Basir (kanan), bersalaman dengan JPU KPK di Pengadilan Tipikor, beberapa waktu lalu.

 

DAKWAAN suap dalam proyek PLTU Riau-1 yang menyeret Direktur UtamaPLN, Sofyan Basir, dinilai memiliki kejanggalan oleh para ahli. Alasan mereka karena Sofyan hanya ingin merealisasikan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 agar peran PLN dalam penyelesaian proyek 35.000 Mw. Khususnya PLTU Batubara Mulut Tambang yang dalam merealisasikannya menggunakan skema bisnis baru yang dapat menguntungkan negara dengan modal kecil dan keuntungan yang besar.

Dalam kasus ini, pihak yang terlibat di antaranya mantan anggota DPR dan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, pengusaha swasta Johannes Budisutrisno Kotjo, dan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Skema positif Sofyan bermula saat Sofyan ingin menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Skema kerja sama (joint venture) yang dirancang Sofyan merupakan skema baru. Sofyan berusaha memaksimalkan keuntungan bagi PLN yang akan menjadi pemilik saham mayoritas 51%. Dengan jumlah kewajiban yang kecil hanya 10%, selain itu setelah 25 tahun aset 100% milik PLN.

Baca juga: Sofyan Basir Merasa Dikriminalisasi

“Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2017, PLN dapat menugaskan anak perusahaan (AP) untuk melakukan pengadaan pembangkit IPP dengan syarat AP PLN memiliki syarat minimal 51% kepemilikan saham di pembangkit tersebut,” kata Sofyan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sementara itu, mitra bermodal 90% memiliki saham 49% yang merupakan perusahaan dari Kotjo. Jadi, dalam skema ini PLN melakukan pinjam ke mitra sebesar 41% yang akan dikembalikan dengan menggunakan tagihan penjualan listrik perusahaan joint venture tersebut kepada PLN.

Melakukan pinjam dana tersebut dengan pembayaran dividen atau menggunakan penjualan energi listrik setiap tahunnya dengan waktu kontrol pengoperasian. Mitra tersebut meminta waktu pengoperasian selama 20 tahun. Namun, pihak PLN meminta hanya 15 tahun. Selain itu, PLN juga membayar hutang secara diangsur, ditambah dengan bunga yang sangat rendah.

Negosiasi yang tidak menemui kata sepakat itu, dalam setiap pertemuan Sofyan tidak datang sendiri, tapi selalu ditemani rekannya.

Skema perencanaan
Skema baru dan sederhana yang ditawarkan Sofyan sebetulnya sangat menguntungkan negara karena negara hanya mengeluarkan modal kecil, tetapi memiliki saham mayoritas. Ahli ekonomi sekaligus saksi, Sunarsip, yang dihadirkan pada saat persidangan Sofyan, mengaku skema proyek PLTU Riau-1 antara PLN dan mitra swastanya merupakan inovatif.

Baca juga: Dakwaan Berubah tidak Memberatkan Sofyan Basir

“Jujur saya mengatakan tidak memiliki pengetahuan teknis yang utuh mengenai proyek tersebut. Namun, sebagai orang yang memiliki pengalaman di bidang keuangan, saya cukup bisa memahami bagaimana konsep skema kerja sama yang di rancang dalam proyek PLTU Riau-1 antara PLN dan mitra swastanya, Independent Power Producer (IPP),” kata Sunarsip di PN Jakarta Pusat, Jumat (13/9).

Menurutnya, skema kerja sama joint venture company yang dirancang atau yang ditawarkan PLN kepada calon mitranya dalam proyek PLTU Riau-1 merupakan hasil gagasan out the box.

Sofyan, dinilainya, berusaha memaksimalkan keuntungan bagi PLN agar PLN menjadi pemilik saham mayoritas 51%, tetapi dengan jumlah kewajiban yang kecil. “Ide bisnis yang luar biasa, sebetulnya PLN hanya perlu menyediakan dana 20% dari total ekuitas proyek PLTU Riau-1,” tambahnya.

Sementara itu, sisanya paling sedikit sebanyak 80% ditanggung mitra swasta (IPP). Hal itu diperoleh melalui pinjaman yang diberikan IPP atau disebut dengan istilah shareholders/equity loan (SHL).

Selain memberikan SHL kepada PLN, IPP juga berkewajiban membawa lender (bank) yang bertindak sebagai pemberi pinjaman untuk membiayai kekurangan nilai proyek yang tidak dapat dibiayai melalui ekuitas.

Tentunya, bunga pinjaman yang berlaku ialah bunga pinjaman yang kompetitif. Kemudian, harga kontrak jual listrik yang diikat ialah harga jual di bawah biaya pokok pengadaan (BPP) listrik, yaitu sekitar 70% BPP.

Perlu diketahui bahwa skema joint venture company hanya 30% dari total seluruh pembangunan PLTU Riau-1. Sementara itu, 70% meminjam ke Global Brad dengan jaminan aset milik mitra yang dengan syarat lain biaya di bawah bunga kurang lebih 4%.


Menjawab dakwaan KPK
Untuk menjelaskan konsep besar tersebut, Sofyan yang selalu ditemani rekannya, Supangkat Iwan, dalam pertemuan dengan pihak pengusaha swasta, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diperkenalkan Eni Maulani Saragih.

Pertemuan yang dilakukan sembilan kali tersebut dinilai KPK telah melanggar aturan sehingga Sofyan dianggap sebagai perbantuan kepada Eni untuk mendapatkan keuntungan dari Kotjo, yang dianggap telah membantu kata sepakat antarkeduanya.

Baca juga: Di Tangan Sofyan Basir, PLN makin Maju

JPU dari KPK mendakwa Sofyan melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 56 ke-2 KUHP. Sofyan dituduhkan melakukan pembantuan.

Menurut KPK, Sofyan membantu Eni mempercepat proses penandatanganan power purchase agreement (PPA), padahal direksi yang lain belum menandatangani sekuler tersebut.

Sementara itu, Kepala Divisi Independen Power Producer (IPP) PLN, Muhammad Ahsin Sidqi, menyebutkan pihaknya mempersiapkan PPA hanya untuk mengantisipasi jika Sofyan pulang dari luar negeri, semua syarat terpenuhi hingga lembar tanda tangan. Namun, oleh KPK PPA yang dipersiapkan tersebut, dinilai belum memenuhi persyaratan. Diakui Ahsin di depan Hakim PN Jakarta Pusat, memang lembar tersebut tidak ada nomor dan tanggal.

“Benar saya hadap beliau (Sofyan). Kondisi saat itu beliau sedang mau ke luar negeri menunggu di bandara. Akhirnya dipersiapkan (lembar PPA) jaga-jaga kalau Pak Sofyan pulang, semua persyaratan terpenuhi ya, PPA ada,” kata Ahsin di PN Jakarta Pusat, Senin (5/8).

“Selain itu, persiapan penandatanganan PPA itu dilakukan karena khawatir Sofyan memperpanjang waktunya berpergian ke luar negeri, sedangkan PLN saat itu sedang mempercepat persetujuan penjualan listrik,” imbuhnya.

PPA tersebut memang tidak memenuhi syarat-syarat karena dalam PPA tersebut tidak ada tanggal dan nomor PPA.

Selain itu, China Huadian Engineering Company Limited (CHEC, Ltd) perusahaan yang dibawa Kotjo belum menandatangani, dokumen persyarat an administrasi dan teknis belum ada bahkan belum dibuat, karena akan diselesaikan panitia sebelum groundbreaking.

Sementara itu, KPK menganggap PPA ialah kesepakatan pendahuluan antara mitra dan PLN. Jika PPA lengkap, baru diajukan ke Kementerian ESDM untuk dimintai persetujuan. Jika kementerian tidak setuju, PPA gugur.

Pasal tidak tepat
Perlu diketahui, dalam persidangan lanjutan Sofyan bahwa JPU memakai berita acara pemeriksaan (BAP) dari persidangan Eni. Namun, pada saat Eni dihadirkan di sidang Sofyan, Eni membantah hal tersebut.

Menurut Ahli hukum pidana Mudzakir, BAP tersebut tidak dapat digunakan karena tidak berada dalam persidangan Sofyan. Selain itu, Mudzakir menilai bahwa pasal yang dituduhkan kepada Sofyan Basir tidak tepat dan tidak ada delik suap di dalamnya.

“Dalam dakwaan Pasal 56 ke-2 KUHP kalau menurut ahli dalam delik suap itu terjadinya saat para pelaku punya ijab kabul atau komitmen untuk menjual jabatan atau melakukan janji sepakat menyalahgunakan jabatannya dan sepakat menerima hadiah,” kata Mudzakkir dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (16/9). “Jadi, kalau di hubungkan dengan kasus Pak Basir proses ini tidak terpengaruhi perihal dakwaan suap itu, toh ujung terakhir tak jadi,” imbuhnya.

Mudzakir mengatakan, Sofyan tidak bisa dikenai pasal pembantuan karena bila dikenai pasal pembantuan, JPU harus membuktikan pengetahuan apa pembantuan itu dan apa yang dilakukan dari pembantuan itu.Jika dilihat dari fakta-fakta persidangan, tidak ada saksi yang mengatakan pemberian uang Kotjo kepada Eni diketahui Sofyan Basir.

Baca juga: Sofyan: Kasus Saya Hasil Kriminalisasi dengan Kreativitas Tinggi

Pakar hukum perdata, Eddy Hiariej, menegaskan pembantuan dalam satu kasus haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan. Menurut dia, paling tidak ada lima perbedaan prinsip antara turut serta, melakukan dengan pembantuan.

“Pertama, turut serta melakukan pelanggaran dijatuhi pidana, sedangkan pembantuan dalam pelanggaran tidak dijatuhi pidana. Kedua, dalam turut serta melakukan harus ada kesengajaan untuk bekerja sama atau relasi yang sebanding, tapi dalam pembantuan hal ini tidak disyaratkan,” ujar Eddy.

Ketiga, dalam turut serta, harus ada kerja sama yang erat di antara para pelaku, sedangkan dalam pembantuan, orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting.

“Keempat, dalam turut serta melakukan harus ada uitvoeringshandeling atau tindakan pelaksanaan, sedangkan dalam pembantuan, pembantu hanya cukup melakukan tindakan persiapan maupun tindakan dukungan,” ungkap Eddy.

Kelima, meskipun yang dilakukan bukan perbuatan penyelesaian (voltooingshandeling), jika kerja sama antara para pelaku sangat erat, orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu.

Seperti diketahui, Sofyan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 56 ke-2 KUHP. Sofyan dituduhkan melakukan pembantuan.

Setiap pasal yang dituduhkan JPU tidak ada yang nyangkut ke kliennya tersebut. Bila disangkakan pasal turut serta, sejak awal Sofyan sadar penuh tidak ada sesuatu.

“Sehingga masuklah ke Pasal 56 dianggap menjadi peserta pembantu Sofyan juga harus sadar syaratnya, tapi tidak tahu,” ungkap Soesilo.
Dalam pertemuan ketiganya, Soesilo mengungkapkan tidak ada unsur sama untuk mempercepat kesepakatan mega proyek tersebut.

“Pertemuan itu juga tidak ada yang membuktikan tidak ada unsur mempercepat. Sampai pembatalan PLTU Riau-1 PLN belum mengeluarkan uang apa pun tidak ada kerugian negara. Keluar uang justru dari Kotjo yang rugi Kotjo swasta yang rugi,” ungkap Soesilo.

Kuasa hukum Sofyan Basir menyimpulkan bahwa pasal yang dituduhkan kepada kliennya terlalu dipaksakan untuk menuduh menjadi pembantu peserta yang hukuman sama dengan pelaku tidak terbukti.

“Sofyan Basir Rp1 pun tidak pernah mengambil apalagi janji-janji tidak pernah. Ini kan pengadilan Sofyan harus membebaskan, bukan hanya meringankan karena yang dituduhkan tidak dapat dan konstruksinya agak membingungkan,” bebernya.

Dalam dakwaan, Sofyan diduga merayu Idrus, Eni, dan Kotjo agar mempercepat proses kesepakatan proyek independent power producer (IPP) PLTU Riau-1 antara PT Pembangkit Jawa Bali Investasi, Blackgold Natural Resources (BNR, Ltd), dan China Huadian Enginering Company Limited (CHEC, Ltd), perusahaan yang dibawa Kotjo. (Iam/S1-25)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More