Kamis 17 Oktober 2019, 07:20 WIB

KPK Kebut OTT Menjelang Tenggat

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Kebut OTT Menjelang Tenggat

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin (tengah) digiring petugas setibanya di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

 

SEHARI jelang berlakunya undang-undang yang baru, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kemarin, giliran Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Refly Ruddy Tangkere diringkus karena diduga melakukan tindak korupsi.

Dzulmi ditangkap bersama enam orang lainnya dalam operasi yang berlangsung Selasa (15/10) hingga kemarin dini hari. Selain dia, ada pula kepala dinas pekerjaan umum, protokoler, ajudan wali kota, dan pihak swasta yang dibekuk.

Dalam OTT itu, jelas juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK menyita uang Rp200 juta. "Diduga uang itu setoran dari dinas-dinas setempat dan sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," katanya.

Dzulmi kemarin langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di KPK. Setiba di Gedung Merah Putih sekitar puku 12.00 WIB, ia bungkam saat dicecar pertanyaan oleh para pewarta.

OTT dilancarkan pula di Samarinda dan Bontang, Katim, serta di Jakarta. Dalam operasi itu, jajaran KPK mengamankan delapan orang, termasuk Refly Ruddy, unsur pejabat pembuat komitmen, dan swasta.

"Kami menduga ada pemberian dari pihak rekanan atau swasta terkait dengan paket pekerjaan jalan multiyears senilai Rp155 miliar pada Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah XII Kaltim dan Kaltara, Kementerian PU-Pera," ucap Febri.

Dugaan praktik rasuah itu tidak dilakukan secara konvensional. Pihak rekanan memberikan ATM pada pejabat di BPJN XII yang sudah diisi sejumlah uang secara periodik. Total uang yang telah diberikan melalui ATM itu sekitar Rp1,5 miliar.

Ditangkapnya Wali Kota Medan menambah panjang daftar pemimpin daerah yang berurusan dengan KPK. Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, setidaknya sudah ada 119 kepala daerah yang menjadi pesakitan. 

"Kemarin kami sampaikan di depan Ketua KPK (Agus Rahardjo), mudah-mudahan OTT KPK yang menjerat kepala daerah Indramayu (Bupati Supendi yang ditangkap Selasa dini hari) itu yang terakhir. Namun, sangat disesalkan tadi pagi terdengar lagi," tuturnya.

Selaku Mendagri, Tjahjo selalu mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi tindakan yang melanggar hukum, tetapi cenderung diabaikan.  "Baru kemarin saya katakan ini (OTT Bupati Indramayu) yang terakhir, tapi pagi ini ada OTT lagi, yakni Wali Kota Medan.'' (Dhk/Cah/YP/PS/X-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More