Kamis 17 Oktober 2019, 06:30 WIB

Reformasi TNI di Periode I Presiden Jokowi

Ikhsan Yosarie Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute | Opini
Reformasi TNI di Periode I Presiden Jokowi

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
PERAYAAN HUT KE-74 TNI: Inspektur upacara, Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (ketiga kanan),

TEPAT 20 Oktober, Jokowi dan Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai presiden dan wapres RI masa abdi 2019-2024. Bagi Jokowi, ini tentu periode ke-2 kepemimpinannya sebagai presiden. Dalam konteks reformasi TNI, periode pertama pemerintahan Jokowi perlu mendapat evaluasi.

Periode pertama pemerintahan Jokowi mencatatkan hasil positif reformasi TNI dalam dua hal, yakni peningkatan kesejahteraan prajurit dan rotasi matra untuk Panglima TNI. UU TNI secara khusus memberi jaminan ihwal kesejahteraan prajurit TNI, yakni pada bagian lima, pasal 49 sampai pasal 52. Jaminan atas kesejahteraan tentara juga menjadi salah satu prasyarat tentara profesional dalam definisi tentara profesional pada Pasal 2 huruf d UU TNI.

Pasal 49 UU TNI mengatur setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber APBN. Pasal 50 ayat (4) memerincikan penghasilan layak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, diberikan secara rutin setiap bulan kepada prajurit aktif.

Sementara itu, terkait dengan rotasi Panglima TNI, Pasal 4 ayat (1) UU TNI mengamanatkan, TNI terdiri atas TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. Kemudian ayat (2)-nya mengamanatkan tiap angkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

Pasal 13 ayat (4) juga menyebutkan bahwa jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Pergiliran ini tentu dilakukan untuk menghindari dominasi salah satu matra angkatan dalam kesatuan TNI. Hal itu karena tiap-tiap angkatan mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, sesuai Pasal 4 ayat (2) UU No 34/2004 tentang TNI.

Kesejahteraan prajurit

Peningkatan kesejahteraan prajurit TNI menjadi fokus utama reformasi TNI masa pemerintahan Jokowi periode pertama. Ini terlihat dari sejumlah kebijakan, misalnya, Juni 2015, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah No 31/2015 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI. Kebijakan itu menaikkan batas terendah dan batas tertinggi gaji prajurit TNI semua kepangkatan.

Pada 2017, pemerintahan Jokowi juga memberikan tambahan pemasukan untuk para anggota TNI dan Polri, yakni kenaikan biaya lauk-pauk sebesar Rp5 ribu sehingga menerima Rp60 ribu per orang per hari.

Dilanjutkan 2018, Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah menaikkan tunjangan kinerja bagi seluruh anggota TNI dan Polri sebesar 70% yang diterima Juli 2018. Pemerintah juga memutuskan menaikkan pendapatan operasional Bintara Pembina Desa (Babinsa), yang biasanya per bulan terendah Rp310 ribu, menjadi Rp2,7 juta. Pada 2019, berkaitan dengan penyediaan rumah layak bagi ASN, TNI, dan Polri melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Dalam konteks rotasi matra untuk Panglima TNI, periode pertama Presiden Jokowi juga mencatatkan sumbangsih, yakni ketika pengangkatan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (AU) menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo (AD) yang mencerminkan keberlanjutan rotasi Panglima TNI dari AD ke AU.

Meskipun pada periode yang sama, juga tersendatnya rotasi ketika pengangkatan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko, yang keduanya notabene sesama dari AD. Pada titik ini, dalam konteks reformasi TNI, tentu AL yang seharusnya menjadi matra berikutnya mengisi pos Panglima TNI.

Evaluasi reformasi TNI

Pada saat yang sama, persoalan-persoalan yang terjadi pada periode pertama pemerintahan Jokowi justru lebih mengkhawatirkan. Kasus-kasus yang tercatat menyangkut pelbagai macam aspek, seperti ketidakpatuhan atas kebijakan dan keputusan politik negara, kekerasan dan pelanggaran HAM, ketidakdisiplinan terhadap OMSP dan jabatan sipil yang dikecualikan UU TNI, serta kegiatan politik praktis, seperti pada pencalonan beberapa perwira tinggi di Pilkada 2018.

Reformasi TNI seperti berada di jalan sunyi yang nyaris tanpa rencana yang presisi dan capaian yang impresif. Jalan sunyi reformasi TNI mencerminkan inkonsistensi reformasi TNI karena ketiadaan roadmap reformasi TNI yang mampu mengantisipasi stagnasi dan kemunduran reformasi TNI.

Khususnya, dalam merespons penghormatan atas HAM dan supremasi sipil. Pertama, misalnya, tidak adanya revisi UU No 31/1997 tentang Peradilan Militer dalam Prolegnas 2015-2019. Padahal, revisi itu selalu tercantum pada Prolegnas sebelumnya, bahkan revisi UU Peradilan Militer juga tak disinggung lagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun dalam Prolegnas.

Berikutnya, pelibatan TNI dalam pelbagai ranah sipil, seperti program ketahanan pangan, cetak sawah, pengawasan gudang Bulog, dan pelibatan militer dalam pengenalan lingkungan sekolah.

Sebagian dari pelibatan itu berdasarkan MoU yang dibuat TNI dengan kementerian atau lembaga (K/L) tertentu, seperti MoU TNI dengan Kementerian Pertanian guna mendukung swasembada pangan, dan MoU TNI-AD dengan Bulog yang juga pada 2015. Padahal, MoU ini tentu bukan merupakan bentuk dari keputusan dan kebijakan politik negara seperti yang dimaksud Pasal 5 UU TNI. Beberapa aspek tidak termasuk ke OMSP yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) huruf b.

Kemudian, terkait dengan restrukturisasi dan reorganisasi TNI. Salah satunya, dengan penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil yang tentu bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang mengharuskan prajurit untuk mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif keprajuritan, kecuali untuk jabatan-jabatan yang dikecualikan.

Perihal wacana revisi UU TNI yang salah satu poin revisinya pada pasal 47 ialah penambahan 6 K/L yang dikecualikan untuk dapat diduduki prajurit aktif, yakni Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Staf Kepresidenan, BNPT, BNPB, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Badan Keamanan Laut.

Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil berpotensi mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwifungsi ABRI yang jelas-jelas sudah dihapus sejak reformasi.

Belum tuntas

Dua dekade pascareformasi memang telah memunculkan perubahan-perubahan yang substansial dalam tubuh TNI dan hubungan sosial kemasyarakatannya. Dalam konteks internal TNI, reformasi ditandai dengan pelbagai penghapusan, seperti dwifungsi ABRI, hak politik prajurit, dan Fraksi ABRI di parlemen. Sementara itu, pada dimensi sosial kemasyarakatan, misalnya, tidak ada lagi pengekangan kebebasan sipil yang biasa dilakukan aparat TNI ketika Orde Baru.

Meskipun demikian, reformasi TNI pasca-20 tahun reformasi tetap tidak boleh berhenti. Apalagi, mandat reformasi TNI yang tertuang dalam TAP MPR No VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Polri dan UU No 34/2004 tentang TNI, belum sepenuhnya dijalankan.

Reformasi TNI kita tidak dapat bergerak maju sepenuhnya karena pada saat tertentu akan melihat kasus di belakangnya yang belum tuntas dan terus ditagih publik.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More