Kamis 17 Oktober 2019, 06:10 WIB

Reformasi Total Menuju Koperasi Modern

(Ant/E-2) | Ekonomi
Reformasi Total Menuju Koperasi Modern

ANTARA/HO Kemenkop dan UKM/am.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan.

 

PEMERINTAH melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus menggalakkan program Reformasi Total Koperasi sebagai strategi dalam membangun koperasi yang modern dan berkualitas.

Salah satu langkah yang diambil ialah rehabilitasi berupa pengelolaan dan pemutakhiran data koperasi melalui online database system (ODS) dan membekukan atau membubarkan koperasi yang tidak aktif.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan, melalui langkah rehabilitasi, saat ini sebanyak 40.013 koperasi yang tidak aktif dan nakal telah dibubarkan.

Degan rehabilitasi itu, dari jumlah koperasi pada 2014 (sebelum Reformasi Total Koperasi) sebanyak 212.570 unit, per 2018 tinggal 138.140 unit usaha.

"Upaya rehabilitasi itu tidak berarti mengurangi kesempatan masyarakat untuk berkoperasi. Faktanya, koperasi-koperasi baru terus tumbuh," katanya melalui keterangan tertulis.

Rully menambahkan, koperasi yang ditutup ialah koperasi yang hanya sekadar meminta fasilitas dan dukungan pemerintah. Padahal, yang diharapkan tumbuh ialah koperasi-koperasi dengan pikiran baru atas inisiatif sendiri.

"Program Reformasi Total Koperasi mengubah paradigma dalam dunia koperasi Indonesia, yakni koperasi modern yang berkualitas serta berdaya saing tinggi dengan jumlah anggota aktif yang terus meningkat," urai Rully.

Program itu juga mendapat mandat meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, setara dengan badan usaha. Hal itu dilakukan melalui pembuatan regulasi yang kondusif, penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran, dan kemajuan teknologi.

Kehadiran koperasi yang modern diharapkan juga mendorong meningkatnya lapangan kerja yang berdampak pada menurunnya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi.

"Semua itu bermuara pada terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Rully menyatakan, di era kekinian, koperasi harus berbasis digital yang mampu memberi kemudahan bagi generasi milenial untuk ikut serta dalam membangun koperasi di Indonesia.

Di Cianjur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi delapan koperasi di daerahnya untuk melakukan uji coba sistem digital guna memberikan pelayanan yang cepat serta terciptanya koperasi sehat dan transparan. (Ant/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More