Kamis 17 Oktober 2019, 08:50 WIB

Ketua DPR Pastikan AKD Tetap 11 Komisi

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Ketua DPR Pastikan AKD Tetap 11 Komisi

DOK DPR RI
Ketua DPR RI 2019-2024 Puan Maharani.

 

DPR RI Periode 2019-2014 telah resmi bekerja selama dua pekan terakhir. Namun hingga saat ini, penentuan dan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dilakukan melalui mekanisme lobi antarfraksi partai politik, belum juga rampung. Meski demikian, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan jumlah Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 akan tetap sama dengan periode sebelumnya.

“Sampai saat ini sudah diputuskan bahwa Komisi yang akan ada di DPR nantinya itu tetap 11 komisi. Jadi tidak ada penambahan,” kata Puan kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Meski belum terbentuk, Puan menghormati setiap proses yang dilakukan oleh setiap fraksi dalam membicarakan proporsionalitas pembagian AKD. Dirinya bahkan masih akan memberikan waktu bagi seluruh fraksi untuk melakukan musyawarah.

“Hari ini saya masih memberikan kesempatan kepada pimpinan semua Fraksi yang ada di DPR untuk melakukan musyawarah mufaka, membicarakan profosionalitas pembagian AKD yang ada di DPR,” lanjut politisi PDI-Perjuangan itu.

Seperti diketahui sebelumnya, pembentukan AKD pada periode ini akan berbeda dengan periode sebelumnya. Pada periode ini, aturan terkit alokasi kursi di pimpinan AKD tidak lagi menggunakan sistem paket, melainkan proporsionalitas.

Metode inilah yang diyakini dapat mewakili surara rakyat karena berlandaskan pada komposisi perolehan suara partai politik pada Pemilihan Umum 2019 dan jumlah kursi DPR RI.

Meski tidak memberi tenggat waktu finalisasi hasil musyawarah yang dilakukan melalui lobi antarfraksi, Puan mengimbau semua pihak untuk tetap menunggu hasil dari musyawarah tersebut. “Jadi kita tunggu saja,'' tutup mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia dalam Kabinet Kerja 2014-2019 ini. (RO/OL-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More