Rabu 16 Oktober 2019, 19:42 WIB

Ketahanan Pangan Indonesia Alami Perbaikan

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Ketahanan Pangan Indonesia Alami Perbaikan

Mi/Amir MR
Lahan sawah di Kabupaten Pidie, Aceh

 

EKONOM dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah menilai, kondisi ketahanan pangan Indonesia selama lima tahun ke belakang mengalami perbaikan.

Hal yang paling mencolok, kata Rusli, yakni terkait dengan keberadaan data beras nasional.

"Soal beras, pemerintah Joko Widodo berhasil memutakhirkan data beras, itu patut diapresiasi. Data itu dirilis oleh BPS Oktober tahun lalu. Dari data itu kita jadi tahu potensial gross kita 2,85 juta ton. Dengan data itu pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih terarah dan terukur," ujar Rusli saat dihubungi, Rabu (16/10).

Hal itu merupakan catatan positif bagi pemerintah. Sebab pada 2016-2017, kata Rusli, terjadi lonjakan harga beras yang cukup signifikan lantaran ke-simpangsiuran data beras.

Soal ketahanan pangan, Rusli menyebutkan, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yakni soal ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan harga pangan itu sendiri.

"Masalah ketersediaan no problem, kalau tidak tersedia ya harus impor, itu tidak apa," tuturnya.

Baca juga : Pemerintah Hadir untuk Kesejahteran Petani

Permasalahan yang kerap muncul terkait dengan ketahanan pangan nasional itu berada di aspek keterjangkauan. Sebab, Rusli berpendapat masih banyak oknum yang menimbun barang komoditas.

Meski oknum tersebut tidak lagi banyak ditemui, pemerintah harus tetap memerhatikan hal itu. Pasalnya dari penimbunan komoditas itu berpengaruh pada harga terhadap barang komoditas tersebut.

"Tapi sekarang pemerintah saya rasa berhasil mengatasi hal itu dengan baik," tukas Rusli.

Menyoal ketahanan pangan, maka erat kaitannya dengan kualitas pangan dan kesehatan pangan. Rusli menilai hingga kini pemerintah belum berhasil memberikan efek jera kepada pelaku produksi pangan yang tidak sehat dan memengaruhi kualitas pangan.

Meski berbagai aturan telah dikeluarkan, namun hal itu tidak diikuti dengan kepatuhan yang cukup baik.

"Sampai saat ini belum ada aturan yang tegas terkait dengan kesehatan makanan, sekarang kan masih banyak pedagang yang suka menjual makanan dengan bahan dasar yang berbahaya," jelas Rusli.

Lebih jauh, Rusli berpendapat, dalam beberapa tahun mendatang, gaya konsumsi masyarakat akan berubah. Hal itu dikarenakan adanya perubahan gaya hidup dan peningkatan pendapatan masyarakat, utamanya masyarakat perkotaan.

Baca juga : Soal Data Produksi Pangan, Kementan Diminta Jujur

"Sekarang kita banyak mengonsumsi beras, tapi nanti akan bergeser ke protein. Itu karena pendapatan kita juga terus meningkat. Jadi permintaan daging, telur akan meningkat, sedangkan beras permintaannya kemungkinan akan stagnan," tutur Rusli.

Pemerintah tidak bisa berbuat banyak selain mendukung adanya pergeseran pola konsumsi pangan tersebut. Sebab pola konsumsi pangan yang sehat itu juga akan berpengaruh pada kualitas SDM Indonesia.

Oleh karenanya, pengambil kebijakan juga diminta untuk menjaga ketersediaan bahan sumber protein di masa mendatang. "Jangan sampai juga nanti ada inflasi protein, karena selama ini kan yang terjadi inflasi karbohidrat. Jadi pemerintah harus bisa menjaga kesediaan sumber-sumber protein," kata Rusli.

Untuk menjaga ketersediaan bahan sumber protein itu, maka diperlukan pula data yang jelas dan seragam layaknya data beras yang sudah dikeluarkan.

"Perlu ada yang namanya data yang jelas. Jangan sampai ada lagi kelebihan supply dan menyebabkan harganya jatuh. Pemerintah harus memastikan juga supply sumber protein mencukupi," tandas Rusli. (OL-7)

Baca Juga

Dok. PTPP

PTPP Catatkan Laba Bersih Rp1,2 Triliun di 2019

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Jumat 05 Juni 2020, 22:34 WIB
Pembagian dividen tunai (dividend payout ratio) sebesar 22,5% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk setara...
ANTARA/Puspa Perwitasari

Gubernur BI Bantah Tudingan Dana Haji Dipakai Perkuat Rupiah

👤Antara 🕔Jumat 05 Juni 2020, 21:39 WIB
Perry Warjiyo menampik soal dana haji sebesar 600 juta dolar AS yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk...
Antara

Fase Kenormalan Baru Bakal Menggerus Tenaga Kerja

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 05 Juni 2020, 21:25 WIB
JELANG memasuki fase new normal atau kenormalan baru korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau yang di rumahkan resah. Mereka kawatir...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya