Rabu 16 Oktober 2019, 18:39 WIB

Ini Tahapan Mengurus Sertifikasi Halal di BPJPH

Akmal Fauzi | Humaniora
Ini Tahapan Mengurus Sertifikasi Halal di BPJPH

MI/Rommy Pujianto
menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

 

MENTERIi Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, ada sejumlah alur sebelum sebuah produk mendapat sertifikat halal dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Mulai 17 Oktober 2019, para pelaku usaha, khususnya usaha makanan dan minuman, dapat mendaftarkan produknya ke BPJPH untuk mendapat sertifikasi halal.

Tahap pertama, kata Lukman, pelaku usaha mendaftarkan produknya ke BPJPH, dengan melampirkan sejumlah berkas persyaratan permohonan. Syarat itu meliputi dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk serta dokumen jaminan produk halal.

“Prosesnya akan berlangsung mulai 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024,” kata Lukman di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (16/10).

Selanjutnya BPJPH akan meneliti dan melakukan verifikasi terhadap seluruh persyaratan yang sudah diajukan pelaku usaha. Setelah semua persyaratan terpenuhi, BPJPH akan menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan produk.

Baca juga : Wapres: Biaya Sertifikasi Halal jangan Bebani Usaha Kecil

"Lalu LPH akan melakukan pemeriksaan barang itu, hasilnya nanti akan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang akan memberikan fatwa kehalalan sebuah produk," kata Lukman.

Setelah MUI mengeluarkan fatwa halal suatu produk, kata Lukman, BPJPH akan menyiapkan dan menerbitkan sertifikat halal. Setelah sertifikat terbit, pengusaha dapat mengambil sertifikat itu kembali ke BPJPH.

Lukman menuturkan pendaftaran untuk industri makanan dan minuman dimulai pada 17 Okrober 2019 hingga 17 Oktober 2019. Sementara itu, untuk industri selain makanan dan minuman pendaftaran dilakukan mulai 17 Oktober 2021.

Lukman menjelaskan, meski proses satu pintu dilakukan BPJH, MUI berwenang menerbitkan fatwa dan menerbitkan sertifikasi auditor halal.

“MUI masih tetap memiliki kewenangan dalam menentukan apakah suatu produk itu halal atau tidak. Jadi fatwa kehalalan itu masih menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia. Juga MUI masih memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikasi bagi auditor halal," jelasnya.

Lukman menambahkan, auditor tersebut akan bekerja sesuai sertifikasi yang diterbitkan MUI. Dia memastikan MUI masih dilibatkan dalam sertifikasi halal.

"Setiap auditor harus bekerja setelah dia mendapatkan sertifikat dan itu dikeluarkan oleh MUI,” jelasnya.

Baca juga : Kemendag: Label Halal Produk Daging Impor Wajib

Terkait biaya untuk sertifikasi halal, Lukman belum menjelaskan besarannya. Kata dia, aturan mengenai pembiayaan itu bakal diatur di Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). Ia berjanji biaya sertifikasi halal tak akan membebani pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Ya kita sedang terus pertimbangkan. Adanya sertifikasi halal ini jangan sampai memberatkan para pelaku usaha khususnya usaha kecil. Oleh karenanya pengusaha kecil dan mikro, pembiayaan (sertifikasi) kita dalami lagi. Ada tahapan-tahapan selanjutnya," kata Lukman.

Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang wajib bersertifikasi halal.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya untuk kepentingan suatu pemeluk agama tertentu, tetapi juga menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak.

“Kenapa penting? Karena kita ingin meningkatkan mutu daripada suatu sertifikat. Karena sertifikat itu jaminan, dan juga sebenarnya memperlancar pemasaran utk industri,” kata JK. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More