Rabu 16 Oktober 2019, 17:48 WIB

Tak Masuk 2 Bulan, Bupati Sikka Pecat Kepsek SMPN 2 Nita

Alexander P Taum | Nusantara
Tak Masuk 2 Bulan, Bupati Sikka Pecat Kepsek SMPN 2 Nita

MI/Alexander P Taum
Plt Kepala Dinas PKO Kabupaten Sikka Mayela da Cunha (tengah)

 

BUPATI Sikka, Nusa Tenggara Timur, Fransiskus Roberto Diogo, memecat Benyamin Sareng dari jabatannya sebagai kepala sekolah SMPN 2 Nita Nirangkliung. Selain dipecat, Bupati Sikka menginstruksikan inspektorat setempat untuk memeriksa sang kepala sekolah itu. 

Benyamin Sareng diketahui meninggalkan tugas tanpa mendelegasikan tanggung jawab kepada guru PNS lainnya di sekolah itu demi kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

Plt Kepala Dinas PKO Kabupaten Sikka, Mayela da Cunha, menyebutkan, Benyamin Sareng sudah dicopot dari jabatannya. Bupati Sikka pun sudah menunjuk Plt. kepsek dan tinggal menunggu serah terima jabatan baru yang kini diproses di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 

"Pak Bupati juga sudah perintahkan inspektorat untuk periksa yang bersangkutan terkait alasan tidak masuk kerja selama 2 bulan," kata Plt Kadis PKO Kabupaten Sikka, Mayela da Cunha.

Selain itu, lanjut da Cunha, Bupati Sikka juga meminta kepada inspektorat untuk memeriksa Benyamin Sareng sehubungan dana Program Indonesia Pintar (PIP) melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan program Presiden Jokowi.

Baca juga: Partai NasDem Sikka Ajukan Program Restorasi Mangrove

Sejumlah guru dan orangtua siswa di SMPN 2 Nita mengadukan persoalan penggunaan dana PIP untuk 152 siswa, karena ada siswa yang tidak menerima.

"Sesuai pengaduan bahwa ada siswa yang sampai tamat dari sekolah itu, tidak pernah menerima dana PIP. Selain itu juga berkaitan dengan dana lainnya akan diperiksa oleh inspectorat," ungkapnya.

Terkait pemeriksaan inspektorat, lanjut da Cunha, akan menjadi acuan selanjutnya untuk menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan seperti sanksi ringan, sedang atau berat dari tingkat pelanggarannya sesuai aturan yang berlaku.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sikka, Stef Sumandi, mengatakan, pengaduan orangtua dan siswa SMPN 2 Nita Nirangkliung ke pihak Dinas PKO atas sikap kepsek tersebut mengatakan sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin PNS yang ditindaklanjuti dengan peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2010 dalam ketentuan pelaksanaan PP 53 Tahun 2010 secara tegas menjelaskan tentang tingkatan sanksi atau hukuman disiplin ASN.

“Dalam PP 53 Tahun 2010 secara tegas menyatakan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 46 hari kerja, akumulasi dalam 1 tahun akan dikenakan sanksi berat berupa pemecatan dari ASN dan secara teknis pemerintah sangat memahami itu,” kata Sumandi.

Sumandi berharap pemerintah segera merespon dengan baik pengaduan orangtua dan siswa SMPN 2 Nita yang mengadukan sikap kepsek yang meninggalkan tugas tanpa alasan selama 2 bulan.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More