Rabu 16 Oktober 2019, 13:12 WIB

Jokowi Ingin Pelantikan Khidmat dan Sederhana

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Jokowi Ingin Pelantikan Khidmat dan Sederhana

ANTARA/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo

 

PRESIDEN Joko Widodo menginginkan pelantikan dirinya dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 bisa berlangsung sederhana dan khidmat. Hal itu disampaikan Jokowi usai bertemu pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10).

"Saya juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan upacara dan perayaan di dalam pelantikan dilakukan sederhana saja. Tapi, juga tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan acara itu," kata Jokowi seusai pertemuan.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR ingin acara pelantikan berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apa pun. Untuk itu, ia mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kekhidmatan.

"Karena suksesnya ini, suksesnya acara pelantikan presiden, akan memberi pesan positif bagi dunia internasional dan itu akan juga membantu perekonomian kita. Dengan ekonomi yang baik sama dengan membantu rakyat kita semua,” kata Bamsoet, sapaan karibnya.

Baca juga: Presiden Jokowi : Menteri Lama Ada, yang Baru Banyak

Bamsoet mengatakan, sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat akan hadir dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Mereka yang sudah dipastikan hadir antara lain kepala negara atau kepala pemerintahan dari beberapa negara ASEAN dan Perdana Menteri Australia.

Di samping membahas pelantikan presiden, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan pimpinan MPR juga sempat menyinggung soal amendemen UUD 1945.

Menurut Presiden Jokowi, hal yang paling penting adalah melakukan kajian-kajian mendalam serta menerima masukan dari berbagai pihak.

"Ya yang paling penting perlu kajian-kajian mendalam, perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masyarakat. Yang paling penting usulan-usulan itu harus ditampung. Masukan-masukan ditampung, sehingga bisa dirumuskan," ungkap Presiden Jokowi.

Adapun Ketua MPR mengatakan pembahasan tersebut akan dilakukan dengan cermat dan menampung semua aspirasi. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan terkait amendemen ini.

"Jadi MPR tidak dalam posisi yang buru-buru. Kami akan cermat betul menampung seluruh aspirasi, sebagaimana disampaikan Pak Presiden, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat," ujarnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More