Rabu 16 Oktober 2019, 12:44 WIB

OTT di Kaltim, KPK Bawa Enam Orang ke Jakarta

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
OTT di Kaltim, KPK Bawa Enam Orang ke Jakarta

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Juru Bicara KPK Febri Diansyah

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Selain di Indramayu dan Medan, komisi antirasuah itu juga menggelar OTT di Kalimantan Timur.

Pejabat yang diamankan dalam operasi tersebut salah satunya ialah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Refly Ruddy Tangkere.

"Ada enam orang dibawa ke Jakarta pagi ini untuk kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Rabu (16/10).

Sejak Selasa (15/10) siang, imbuh Febri, telah diamankan sekitar delapan orang di Samarinda, Bontang, dan Jakarta.

Selain Kepala Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII yang diamankan di Jakarta, sisanya dari unsur pejabat pembuat komitmen dan swasta diamankan di Kaltim.

Baca juga: Pasca-OTT, Wali Kota Medan Tiba di KPK

"Kami menduga ada pemberian dari pihak rekanan atau swasta terkait dengan paket pekerjaan jalan multi years senilai Rp155 miliar pada Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII Kaltim dan Kaltara, Kementerian PUPR," ucap Febri.

Menurutnya, dugaan praktek rasuah itu tidak dilakukan secara konvensional namun menggunakan modus ATM.

Pihak rekanan memberikan ATM pada pejabat di BPJW XII yang sudah diisi sejumlah uang secara periodik oleh pihak swasta. Total uang yang telah diberikan melalui ATM tersebut sekitar Rp1,5 miliar.

"KPK mengamankan barang bukti ATM dan buku tabungan atau rekening bank yang digunakan pihak swasta untuk mentransfer uang," kata Febri.

Sesuai hukum acara yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum perkara ini dan pihak-pihak yang terlibat. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More