Rabu 16 Oktober 2019, 11:52 WIB

Sebanyak 119 Kepala Daerah Telah Terjaring OTT KPK

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Sebanyak 119 Kepala Daerah Telah Terjaring OTT KPK

MI/Anggoro
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

 

MENTERI Dalam Negeri  (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyesalkan kepala daerah kembali terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya selama ia mengemban amanah itu terdapat 119 kepala daerah yang berurusan dengan lembaga antirasuah.

"Kemarin kami sampaikan di depan Ketua KPK (Agus Rahardjo), mudah-mudahan OTT KPK yang menjerat kepala daerah Kabupaten Indramayu itu yang terakhir. Namun sangat disesalkan tadi pagi terdengar lagi," kata Tjahjo di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta, Rabu (16/10).

Selaku Mendagri, Tjahjo selalu mengingatkan kepala daerah untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku dan menjauhi pelanggaran hukum. Namun hal itu masih diabaikan oknum kepala daerah yang akhirnya berurusan dengan penegak hukum.

"Baru kemarin saya katakan ini (OTT Bupati Indramayu) yang terakhir, tapi pagi ini ada OTT lagi, Wali Kota Medan. Namun tetap kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah," ujar politikus senior PDI Perjuangan ini.

Ia menyatakan, selama dirinya menjabat posisinya saat ini, sebanyak 119 kepala daerah yang tertangkap operasi senyap KPK. Itu belum masuk hitungan kepala dinas dan anggota DPRD yang mengalami hal serupa.

"Karena selama lima tahun saya sebagai Mendagri, ada hampir 119 kepala daerah, belum kepala dinas, belum anggota DPRD," jelasnya.

Sebelumnya diketahui, tim penindakan KPK menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan (OTT).

"Ada tim lain yang ditugaskan di Medan. Dari OTT malam sampai dini hari tadi, total tujuh orang diamankan, yaitu dari unsur Wali Kota, Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan Wali Kota dan swasta," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More