Rabu 16 Oktober 2019, 10:40 WIB

Syarat Bentuk Parpol Perlu Penyederhanaan

Media Indonesia | Politik dan Hukum
Syarat Bentuk Parpol Perlu Penyederhanaan

ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Deputi Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati.

 

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan syarat pembentukan partai politik dan kepesertaan pemilu diatur ulang. Syarat saat ini dianggap cuma mampu dipenuhi segelintir golongan.

"Penyebab partai politik dan parlemen yang oligarkis di antaranya karena terlalu beratnya syarat pembentukan partai politik dan kepesertaannya di pemilu," kata Deputi Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati dalam diskusi bertajuk Habis Gelap Terbitlah Kelam: Proyeksi Masyarakat Sipil Atas Situasi Indonesia 5 Tahun ke Depan, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Nisa mengatakan aturan pembentukan parpol masih terlalu 'nasional'. Pembentukan parpol harus dilengkapi kepemilikan kantor dan kepengurusan di seluruh provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan.

Dia menilai persyaratan seperti itu semakin menjauhkan fungsi partai politik sebagai kelembagaan demokrasi yang mewakili ideologi dan aspirasi masyarakat. Persyaratan-persyaratan seperti itu otomatis mematikan partai-partai politik yang lahir di akar rumput.

"Karena syarat menjadi peserta pemilu itu sulit, partai-partai yang muncul dari grass root misalnya berbasis buruh, berbasis lingkungan, kan sulit bisa mem-backup seluruh wilayah Indonesia. Konsentrasinya di wilayah itu saja," ujarnya.

Nisa menyarankan syarat pembentukan parpol dan kepesertaan dalam pemilu tidak perlu nasional. Persyarat-an sebaiknya dibuktikan dengan jumlah keanggotaan.

"Misalnya, kalau suatu daerah itu kira-kira butuh 1.000 suara untuk jadi kursi, ya buktikan kami punya seribu suara. Itu yang kira-kira bisa lebih menyederhanakan. Karena apa? Politik kita mahal sejak awal," ujarnya.

Nisa juga menyarankan syarat pembentukan parpol terhubung dengan syarat kepesertaan pemilu dengan dasar prinsip proporsional. Ia mencontohkan jika ada partai politik masyarakat adat yang hendak ikut di satu atau beberapa kabupaten yang memiliki basis massa masyarakat adat, cukup dengan mengumpulkan keanggotaan parpol sejumlah nilai kursi DPRD kabupaten yang bersangkutan. Demikian pula untuk tingkat provinsi. (Medcom/P-2)

Baca Juga

Ist/DPR

Berbagi Pengalaman Menghadapi Covid-19 dengan Beberapa Negara

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Juni 2020, 21:02 WIB
Adalah 41 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLV Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang...
Antara/Septianda Perdana

KSP Minta Tokoh Masyarakat Ikut Kampanyekan Protokol Kesehatan

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 05 Juni 2020, 20:14 WIB
Moeldoko menyebut protokol kesehatan pada masa kenormalan baru harus menjadi pola hidup baru di...
Ilustrasi

Densus 88 Amankan Satu Terduga Teroris dan Bahan Peledak

👤Antara 🕔Jumat 05 Juni 2020, 18:40 WIB
Densus 88 bersama Tim Gabungan Resmob dan Datasemen Khusus Antiteror Polda Kalbar mengamankan terduga teroris berinisial AR (21) beserta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya