Rabu 16 Oktober 2019, 09:20 WIB

Sekolah Kader untuk Pacu Kinerja PNS

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Sekolah Kader untuk Pacu Kinerja PNS

Medcom.id/Faisal Abdalla
Sekolah kader LAN.

 

LEMBAGA Administrasi Negara (LAN) berusaha mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan mempersiapkan sumber daya pelayan publik yang bermutu. Hal itu untuk mendorong kinerja pemerintahan yang mampu menghadapi tantangan yang kian rumit ke depan sekaligus meningkatkan daya saing di kancah internasional.

"Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan, baik dari lingkungan global maupun regional. Hal itu akan memberikan kontribusi terhadap pembentukan lingkungan stra-tegis domestik suatu negara, tak terkecuali Indonesia," kata Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara pada LAN, Tri Widodo Wahyu Utomo, dalam sambutan pembukaan kegiatan Uji Publik Sekolah Kader, di kantor LAN, Jakarta, kemarin.

Tantangan terbesar yang akan dihadapi pemerintah ke depan berkaitan dengan fenomena global megatrends. Pasalnya, globalisasi dan regionalisasi telah menciptakan perubahan lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan hukum suatu negara yang bersifat dinamis dan kompleks.

Dalam konteks kekinian, ucap Tri, perkembangan global (global megatrends) telah menciptakan tantangan tersendiri bagi suatu negara, khususnya memberikan dampak yang signifikan bagi setiap negara dalam mengupayakan tujuan pembangunan nasional.

Guna menjawab fenomena global megatrends dan mewujudkan tujuan pembangunan, imbuhnya, diperlukan berbagai perubahan kebijakan, regulasi, dan program prioritas. Selain itu, tentu perlu perubahan substantif menyangkut strategi, struktur, dan kompetensi.

Dengan pengertian lain, jelasnya, global megatrends sejatinya menekankan pada setiap negara bahwa perubahan dan dinamika lingkungan strategis telah menciptakan konteks baru. Untuk itu, pemangku kepentingan harus mengubah cara pandang dan metode kerja dalam me-respons perubahan global.

"Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, sesuai dengan visi presiden terpilih, pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi aparatur sipil negara (ASN). Mereka diharapkan dapat melakukan yang terbanyak dan terbaik (do most work and the best)," urai Tri.

Pada kesempatan itu hadir 34 peserta dari kementerian, 93 peserta dari lembaga nonkementerian, 20 peserta lembaga nonstruktural, dan 5 peserta lembaga negara. Hadir pula Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmaja; Kasubdit Harmonisasi Penganggaran Remunerasi Kementerian Keuangan, Satya Susanto; dan Kepala Pusat pengkajian dan Penelitian Kepegawaian, Achmad Slamet Hidayat. (Cah/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More