Rabu 16 Oktober 2019, 07:50 WIB

Demokrasi yang Sehat Memerlukan Oposisi Kuat

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Demokrasi yang Sehat Memerlukan Oposisi Kuat

Dok. Probadi
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.

 

SEJUMLAH kalangan menilai rencana merapatnya gerbong Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintah Jokowi-Amin berpotensi menimbulkan beragam gesekan.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, berpandangan gemuknya koalisi pemerintahan, selain mengingkari demokrasi, juga akan menggerus kepercayaan konstituen.

"Jalannya pemerintahan tidak mulus karena banyaknya gesekan itu. Ada hambatan psikologis yang justru membuat koalisi tidak sehat. Mestinya partai-partai yang kalah dalam pilpres kemarin punya harga diri untuk berada di luar kekuasaan. Mereka menjadi penyeimbang saja, bukan malah merapat ke penguasa," kata Adi kepada Media Indonesia, kemarin.

Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, pun meragukan bergabungnya Gerindra, Demokrat, dan PAN ke pemerintahan tidak akan memengaruhi prinsip dasar demokrasi, yakni checks and balances.

"Ini tidak ideal untuk sistem yang berparadigma checks and balances. Kekuatan pengontrol (check) tidak seimbang (imbalances) dengan kekuatan yang dikontrol. Walaupun persentase eksekutif harus lebih besar dari parlemen sebagai penyeimbang, tapi ketika terlampau besar, berimbas buruk. Kalau oposisi tersisa 10%, eksekutif berpotensi sewenang-wenang," ujar Hamdi.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengakui sikap politik partainya yang tidak akan berubah seperti Gerindra, Demokrat, dan PAN.

"Demokrasi sehat memerlukan oposisi kuat. PKS ingin berkontribusi optimal, yakni memajukan negeri dan menyehatkan demokrasi. Bangsa ini menghadapi tantangan nasional dan global berat, bukan hanya perang dagang AS-Tiongkok, tetapi juga persoalan BPJS, karhutla, dan rendahnya mutu pendidikan. Akan tetapi, kami mengapresiasi silaturahim politik Pak Jokowi dengan elite bangsa. Prinsipnya, silaturahim harus terus dibangun," ungkap Mardani di Jakarta, kemarin.

Dalam menanggapi semua keraguan itu, Menko Bidang Kemari-timan Luhut Binsar Pandjaitan tidak menyoal jika Gerindra, Demokrat, dan PAN menautkan gerbong mereka ke koalisi Jokowi-Amin.

"Kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, apa saja bisa dilakukan. Ya, bagus. Checks and balances tetap ada," tandas Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. (Cah/Nur/X-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More