Selasa 15 Oktober 2019, 20:14 WIB

Puan: Dominasi Koalisi Tidak Akan Mematikan Sikap Kritis DPR

Puan: Dominasi Koalisi Tidak Akan Mematikan Sikap Kritis DPR

ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani

 

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan dominasi partai koalisi pemerintah di tubuh DPR tidak akan menyebabkan mereka susah mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

"Kami harus menolak atau mengkritisi untuk memberikan solusi jika kebijakannya tidak pro-rakyat. Ini yang paling penting. Mengkritisi untuk memberikan solusi," ujar Puan di Jakarta, hari ini.

Puan mengatakan hubungan antara eksekutif dan legislatif itu sebenarnya harus dilakukan untuk bangsa dan kesejahteraan rakyat. Agar rakyat itu bisa merasakan apa saja yang menjadi program-program pemerintah.

Legislatif juga harus memberikan dukungan selama program-program yang dilakukan pemerintah itu pro rakyat, untuk rakyat, dan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. "Legislatif itu kan tugasnya melakukan pengawasan kebijakan terhadap program yang akan dilakukan oleh  eksekutif," ujar Puan.

Baca juga: Golkar-Gerindra Sepakat Perkuat Stabilitas Politik

Puan merasa semua tugas itu bisa dilakukan dalam dinamika yang terjadi selama ini di DPR. Ia juga mengatakan masih ada partai politik yang berada di luar pemerintahan.  

Dominasi partai koalisi dengan pemerintah (pro pemerintah) itu sebenarnya tidak masalah selama bisa bergotong royong, saling menghargai, dan menghormati untuk rakyat.

Puan mengatakan Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan penduduknya yang kurang lebih 270 juta merupakan wilayah yang sangat besar.    

Persoalan dari tahun ke tahun akan semakin rumit karena pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, efek globalisasi dan lain-lain itu akan berpengaruh.

Karena itu dibutuhkan lembaga eksekutif yang kuat, yang bisa bekerja sama secara kebijakan dengan lembaga legislatif yang ada di DPR untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang dibuat nanti bisa menyejahterakan rakyat.

"Kalau kami yang katanya bersama pemerintah, akan tetap melakukan kritik namun juga memberikan solusi. Kalau ada yang tidak setuju, monggo saja, dinamika itu biasa dilakukan dalam proses di DPR. Namun yang kami kritisi itu kebijakannya, untuk apa dan seperti apa harus kami kritisi," kata Puan.(OL-4)

Baca Juga

dok.medcom

Pimpinan DPD RI Peringati Hari Pancasila secara Virtual

👤Muhamad Fauzi 🕔Senin 01 Juni 2020, 21:05 WIB
NONO Sampono menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin,...
Ilustrasi

Pilkada Serentak 2020 Diprediksi Temui Banyak Kendala

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 01 Juni 2020, 19:38 WIB
"Misalnya saja Peraturan KPU terkait tahapan, program dan jadwal serta PKPU tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemi belum jelas...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Laporan Gratifikasi Lebaran ke KPK Tahun ini Capai Rp62,8 Juta

👤Antara 🕔Senin 01 Juni 2020, 18:50 WIB
Barang gratifikasi masih berkisar pada parsel makanan, barang pecah belah, voucher, dan uang dengan nilai laporan terendah Rp50 ribu hingga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya