Selasa 15 Oktober 2019, 19:18 WIB

Larang Demonstrasi, Polda Metro Jaya: Jaga Martabat Bangsa

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Larang Demonstrasi, Polda Metro Jaya: Jaga Martabat Bangsa

MI/Tosiani
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono

 

LIMA hari jelang pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, aksi unjuk rasa di Jakarta dipastikan tidak akan terjadi. Hal ini lantaran Polda Metro Jaya sudah memutuskan untuk tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menyebut perizinan aksi unjuk rasa tidak akan dikeluarkan mulai 15-20 Oktober 2019.

"Pak Kapolda sudah menyampaikan, jadi kita ada diskresi kepolisian yang disampaikan bahwa dari Polda Metro Jaya tidak akan menerbitkan STTP antara tanggal 15 sampai dengan 20 [Oktober]," ucap Argo di Polda Metro Jaya, (15/10).

Argo berharap dengan tidak adanya aksi unjuk rasa pihaknya dapat melaksakan kegiatan pelantikan dengan baik.

"Kita berharap tidak ada unjuk rasa, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan [pelantikan] dengan baik dan lancar. Tentunya ini semua untuk kebaikan, utuk kelancaran kegiatan tersebut," terangnya.

Baca juga: Polda Metro Jaya tidak Izinkan Demonstrasi Mulai Hari Ini

Pihaknya juga menghindari aksi unjuk rasa yang berbuntut kericuhan seperti yang terjadi pada tanggal 23-30 September lalu. Argo menyebut apabila kejadian itu terulang, dapat menurunkan harkat dan martabat Indonesia.

"Kita berharap harkat dan martabat Indonesia bisa kita jaga, kita sama-sama menjaga," pungkasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 31 ribu personel gabungan akan disiapkan di Gedung DPR/MPR Senayan dan sekitarnya guna mengamankan pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. (OL-4)

Baca Juga

Setwapres

Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram untuk Mudik

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 03 April 2020, 15:38 WIB
"Kalau sudah fatwa ulama, masyarakat dengar, Pak. Karena banyak yang berdalih dengan ayat juga untuk menolak larangan mudik...
Dok.DPR

Anggota DPR Minta Pembahasan Omnibus Law Ditunda

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 April 2020, 15:38 WIB
Semua pihak harus bergotong royong mencari solusi dalam memerangi pademi Covid-19. "Kita harus...
Dok.DPR RI

Utamakan Penanganan Covid-19 daripada Omnibus Law

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 April 2020, 14:57 WIB
Fraksi PAN DPR, kata Daulay, menginginkan agar DPR RI memfokuskan membantu pemerintah menangani virus korona dan ada banyak yang bisa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya