Selasa 15 Oktober 2019, 18:38 WIB

Menteri Kalangan Profesional Lebih Loyal dan Berkompeten

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Menteri Kalangan Profesional Lebih Loyal dan Berkompeten

Antara/Indrianto Eko Suwarso
CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali

 

KEINGINAN Presiden Joko Widodo memberi jatah porsi menteri lebih besar kepada kalangan profesional ketimbang partai politik di periode kedua memerintah didukung banyak pihak.

Terlebih dalam periode pertama pemerintahannya, lima peringkat teratas menteri terbaik semua berasal dari kalangan profesional.

Hal itu dinyatakan CEO Alvara Reaearch Center, Hasanuddin Ali menanggapi penyataan Presiden Jokowi yang akan memberikan porsi 55% posisi menteri ke kalangan prpofesional, sementara dari parpol cukup 45 %..

“Dari survei terakhir yang kami lakukan, ada tiga menteri di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019 yang tingkat kepuasan publiknya tinggi. Mereka terdiri dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani," jelas Hasanuddin di Jakarta, Senin (14/10).

Dua menteri yang berada di lima besar lainnya, yakni Menteri Pariwisata, Arief Yahya dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. "Tingkat kepuasan tertinggi kinerja menteri diraih oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dengan 91,95%," tambahnya.

Baca juga : Pengamat : Menteri dari Kalangan Profesional Dinilai Lebih Loyal

Menurutnya, dengan metode pengambilan sampel menggunakan multi-stage random sampling, sebanyak 1.800 responden berusia 14-55 tahun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia itu dipilih dan diwawancarai secara tatap muka.

"Survei ini memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 95% dengan rentang margin of error sebesar 2,35%. Ini artinya, publik mengakui kinerja dari menteri dengan latar belakang profesional," lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam yang menilai menteri dari kalangan profesional akan lebih loyal kepada Jokowi dan berdedikasi tinggi terhadap tanggung jawabnya.

"Menteri dari kalangan profesional dia tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia akan loyal ke presiden saja," jelas Arif di Jakarta, Selasa (15/10).

Ia menilai, ada sejumlah kementerian yang harus dikomandani menteri dari kalangan profesional misalnya Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kemenkum HAM, Jaksa Agung, Mendikbud, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian BUMN.

"Kelebihan menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi," lanjutnya.

Sebagai catatan pada Kabinet Indonesia Kerja periode 2014-2019, dari 34 menteri yang membantu pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, sebanyak 20 menteri berasal dari kalangan profesional, sementara 14 menteri merupakan perwakilan parpol.

Kabar mengenai niatan Jokowi menunjuk Erick Thohir sebagai salah satu menteri yang akan mengisi kabinet Jokowi-Amin akhir-akhir ini hangat diperbincangkan publik. Mantan ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin itu digadang-gadang mengisi salah satu pos kementerian strategis.

Baca juga : Sri Mulyani Temui Presiden dan Mensesneg. Soal Kabinet Jilid II?

Direktur Suropati Syndicate, Shujahri menanggapi hal tersebut sebagai langkah yang tepat  meskipun ada segelintir orang yang tidak sepakat dan menganggap Erick Thohir tidak konsisten.

“Kalau ibu pertiwi yang minta semua anak bangsa wajib mengiyakan, ini bukan persoalan niatan individu. Menjadi menteri itu berarti menjadi pembantu Presiden, Presiden yang dipilih rakyat untuk melayani rakyat. Berarti ketika ditunjuk menjadi menteri itu yang tunjuk rakyat”.

Lebih lanjut alumni S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menambahkan pembantu Presiden itu wajib punya kualifikasi tersendiri. Bagi Shujahri, Erick Thohir masuk kategori sangat layak karena profesionalisme dalam menjalankan tugas serta integritas yang selama ini ditunjukkan.

Modal yang dimiliki Erick Thohir ini justru yang membuat dia layak mengisi pos kementerian strategis.

“Justru problem di kementerian-kementerian strategis itu karena mereka punya banyak tenaga yang ahli (expert) tapi manajemennya tidak profesional serta kurang berintegritas,” jelasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More